Berita

Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman

Wawancara

WAWANCARA

Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman: Ketidaknetralan Perwira TNI/Polri Bisa Memicu Konflik Horizontal

KAMIS, 05 JUNI 2014 | 09:27 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Perebutan kursi RI-1 semakin sengit. Setiap hari, pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mendeklarasikan dukungan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat.

Paling sengit saat ratusan jenderal purnawirawan TNI/Polri tumplek blek di dua kubu capres. Mereka didekati atau merapat sendiri dengan harapan mampu membantu mendulang suara rakyat. Bagaimana peta dan potensi riil jenderal old crack itu?

Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman menegaskan, kekuatan purnawirawan jenderal dalam hal jaringan serta pengalaman. Bekas Kapolda Metro Jaya ini juga bicara terkait pidato Presiden SBY yang meragukan netralitas TNI/Polri.


Sampai hari ini, kira-kira berapa jumlah dan peta kekuatan jenderal purnawirawan Polri yang meramaikan pilpres?
Saya merasa tidak semua para purnawirawan secara transparan akan mendukung capres tertentu. Namun pasti pada hari-H pencoblosan, mereka akan menggunakan haknya, sesuai dengan penilaian dan hati nurani masing-masing.

Lebih banyak yang mendukung Prabowo atau Jokowi?   
Saya tidak punya data lengkap. Tapi yang jelas, banyak purnawirawan TNI maupun Polri yang mendukung kedua capres tersebut.

Kalau Anda mendukung siapa?      
Yang jelas saya akan memilih dan menggunakan hak saya. Pilihan saya adalah seorang pemimpin yang dapat membawa bangsa ini keluar dari segala permasalahan baik itu ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Pemimpin yang memiliki sifat tegas, berani, jujur serta berintegritas.

Apakah Anda atau para purnawirawan lain ikut melobi perwira aktif Polri untuk memihak capres tertentu?      
Buat apa saya melakukan itu. Manfaatnya tidak ada, malah akan merusak institusi itu sendiri.

Dalam pidatonya, SBY menyebut ada informasi valid jenderal aktif tidak netral. Apakah jenderal itu ada di Polri?
Tidak tahu. Tapi saya yakin, para petinggi Polri akan mematuhi perintah Kapolri untuk bersikap netral. Bila ada yang tidak netral, berarti itu namanya sudah insubkoordinasi dan harus ditindak tegas.

Mengapa di hadapan para jenderal TNI/Polri, SBY gusar?
Saya menafsirkan Presiden tidak gusar atau marah. Hanya mengingatkan demi kepentingan negara, bangsa dan institusi itu sendiri. Secara pribadi, saya sangat setuju dengan arahan Presiden tersebut.

Tidak menyebut nama jenderal tidak loyal, SBY malah mem buat suasana gusar dan timbul prasangka, ini bagaimana?

Sekali lagi saya tidak memiliki pemikiran yang negatif, justru sangat menghargai.

Di era Orde Baru, umumnya commanders call yang bersifat confidential, tidak pernah terbuka atau dipublikasikan. Ini berbeda dengan momen SBY saat berpidato. Ini kan menggambarkan bahwa Presiden selalu bersikap transparan dan bijaksana.

LSM dan pengamat menyebut akan berat buat tokoh sipil menghadapi para perwira TNI dan Polri yang terlibat dalam politik praktis, tanggapan Anda?     
Ya jelas lah ketidaknetralan (para perwira TNI/Polri-red)) ini menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat, bahkan bisa memicu konflik horizontal.

Makanya menurut saya, langkah yang ditempuh Kapolri dan Panglima TNI sudah tepat. ***

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya