Berita

Bantahan PDIP Soal Instruksi Memantau Khutbah Jumat Disayangkan

KAMIS, 05 JUNI 2014 | 01:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sikap PDIP dan tim kampanye Jokowi-JK yang membantah berita soal adanya instruksi untuk memantau khutbah Jum'at betul-betul sangat disayangkan. Pasalnya, berita itu dimuat di media yang selama ini dikenal sangat kredibel dan bertanggung jawab.

"Apalagi, sebelum diberitakan, media-media itu juga sudah melakukan konfirmasi kepada Eva K. Sundari, salah seorang tim sukses Jokowi-JK," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Daulay (Kamis, 5/6).

"Mestinya, sikap yang dilakukan kan tidak membantah. Kalau dibantah, pemberitaan itu sendiri nanti malah dianggap fitnah. Kasihan wartawan yang telah melakukan kerja-kerja jurnalistik secara profesional," sambung Saleh.


Selain itu, bantahan tersebut bisa menyebabkan persoalan ini akhirnya semakin panjang. Buktinya, kecaman dari berbagai pihak banyak dialamatkan kepada PDIP dan timses Jokowi-JK.

"Dalam konteks seperti ini, yang dirugikan tentu pihak PDIP, khususnya Jokowi dan JK yang sedang bertarung di pilpres nanti," demikian Saleh.

Instruksi mengawasi materi khutbah Jumat ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Jakarta Timur, William Yani lewat akun Twitter @news_pdip pada Kamis (29/6) lalu.

"Ketua dpc pdip jaktim instruksikan khusus kpda kader dan pendukung#JKWJK yang muslim untuk sholat jumat besok dan memantau penceramah jumat-an."

Sementara Eva K. Sundari, yang dikonfirmasi mengaku sudah mendengar instruksi tersebut. (Eva: Bukan Tidak Mungkin Kader PDIP Seluruh Indonesia Disuruh Pantau Materi Khotib)

"Aku dengar begitu. Karena memang serangan kepada Jokowi-JK di masjid-masjid sangat intensif. Serangan ke Jokowi-JK minta ampun, fitnah, bahkan beberapa penceramah melakukan kampanye hitam secara masif," jelasnya kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

Namun belakangan, Eva membantah pernah melontarkan pernyataan bahwa pihaknya akan mengawasi dan memata-matai masjid. (Baca: Eva: MUI harus Kecam Masjid Dijadikan Tempat Kampanye)

Dia hanya meminta kepada penyelenggara dan pengawas Pemilihan Presiden 2014 untuk menegakkan Undang-Undang Pemilu yang antara lain tempat ibadah seperti masjid dan gereja, sekolah, fasilitas umum harus steril dari kampanye politik apalagi kampanye hitam. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya