Berita

Bantahan PDIP Soal Instruksi Memantau Khutbah Jumat Disayangkan

KAMIS, 05 JUNI 2014 | 01:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sikap PDIP dan tim kampanye Jokowi-JK yang membantah berita soal adanya instruksi untuk memantau khutbah Jum'at betul-betul sangat disayangkan. Pasalnya, berita itu dimuat di media yang selama ini dikenal sangat kredibel dan bertanggung jawab.

"Apalagi, sebelum diberitakan, media-media itu juga sudah melakukan konfirmasi kepada Eva K. Sundari, salah seorang tim sukses Jokowi-JK," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Daulay (Kamis, 5/6).

"Mestinya, sikap yang dilakukan kan tidak membantah. Kalau dibantah, pemberitaan itu sendiri nanti malah dianggap fitnah. Kasihan wartawan yang telah melakukan kerja-kerja jurnalistik secara profesional," sambung Saleh.

Selain itu, bantahan tersebut bisa menyebabkan persoalan ini akhirnya semakin panjang. Buktinya, kecaman dari berbagai pihak banyak dialamatkan kepada PDIP dan timses Jokowi-JK.

"Dalam konteks seperti ini, yang dirugikan tentu pihak PDIP, khususnya Jokowi dan JK yang sedang bertarung di pilpres nanti," demikian Saleh.

Instruksi mengawasi materi khutbah Jumat ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Jakarta Timur, William Yani lewat akun Twitter @news_pdip pada Kamis (29/6) lalu.

"Ketua dpc pdip jaktim instruksikan khusus kpda kader dan pendukung#JKWJK yang muslim untuk sholat jumat besok dan memantau penceramah jumat-an."

Sementara Eva K. Sundari, yang dikonfirmasi mengaku sudah mendengar instruksi tersebut. (Eva: Bukan Tidak Mungkin Kader PDIP Seluruh Indonesia Disuruh Pantau Materi Khotib)

"Aku dengar begitu. Karena memang serangan kepada Jokowi-JK di masjid-masjid sangat intensif. Serangan ke Jokowi-JK minta ampun, fitnah, bahkan beberapa penceramah melakukan kampanye hitam secara masif," jelasnya kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

Namun belakangan, Eva membantah pernah melontarkan pernyataan bahwa pihaknya akan mengawasi dan memata-matai masjid. (Baca: Eva: MUI harus Kecam Masjid Dijadikan Tempat Kampanye)

Dia hanya meminta kepada penyelenggara dan pengawas Pemilihan Presiden 2014 untuk menegakkan Undang-Undang Pemilu yang antara lain tempat ibadah seperti masjid dan gereja, sekolah, fasilitas umum harus steril dari kampanye politik apalagi kampanye hitam. [zul]

Populer

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

UPDATE

3 Komisioner Bawaslu Kota Blitar Dilaporkan ke DKPP

Selasa, 05 November 2024 | 03:58

Menteri Hukum Tegaskan Jakarta Masih Ibukota Negara

Selasa, 05 November 2024 | 03:40

Catalunya Gantikan Valencia Gelar Seri Pamungkas MotoGP 2024

Selasa, 05 November 2024 | 03:22

Demokrat Bentuk Satgas untuk Amankan Pilkada di Jakarta, Jabar, hingga Banten

Selasa, 05 November 2024 | 02:57

MAKI: Debat Harusnya untuk Jual Program, Bukan Saling Menyerang

Selasa, 05 November 2024 | 02:22

Dubes Mohamed Trabelsi: Hatem El Mekki Bukti Kedekatan Hubungan Indonesia dan Tunisia

Selasa, 05 November 2024 | 02:09

Polisi Gelar Makan Siang Gratis untuk Siswa Berkebutuhan Khusus

Selasa, 05 November 2024 | 01:54

Ancelotti Minta LaLiga Dihentikan

Selasa, 05 November 2024 | 01:36

Pelajar yang Hanyut di Sungai Citanduy Ditemukan Warga Tersangkut di Batu

Selasa, 05 November 2024 | 01:21

Pendidikan Berkualitas Kunci Pengentasan Kemiskinan

Selasa, 05 November 2024 | 00:59

Selengkapnya