Berita

Bantahan PDIP Soal Instruksi Memantau Khutbah Jumat Disayangkan

KAMIS, 05 JUNI 2014 | 01:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sikap PDIP dan tim kampanye Jokowi-JK yang membantah berita soal adanya instruksi untuk memantau khutbah Jum'at betul-betul sangat disayangkan. Pasalnya, berita itu dimuat di media yang selama ini dikenal sangat kredibel dan bertanggung jawab.

"Apalagi, sebelum diberitakan, media-media itu juga sudah melakukan konfirmasi kepada Eva K. Sundari, salah seorang tim sukses Jokowi-JK," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Daulay (Kamis, 5/6).

"Mestinya, sikap yang dilakukan kan tidak membantah. Kalau dibantah, pemberitaan itu sendiri nanti malah dianggap fitnah. Kasihan wartawan yang telah melakukan kerja-kerja jurnalistik secara profesional," sambung Saleh.


Selain itu, bantahan tersebut bisa menyebabkan persoalan ini akhirnya semakin panjang. Buktinya, kecaman dari berbagai pihak banyak dialamatkan kepada PDIP dan timses Jokowi-JK.

"Dalam konteks seperti ini, yang dirugikan tentu pihak PDIP, khususnya Jokowi dan JK yang sedang bertarung di pilpres nanti," demikian Saleh.

Instruksi mengawasi materi khutbah Jumat ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Jakarta Timur, William Yani lewat akun Twitter @news_pdip pada Kamis (29/6) lalu.

"Ketua dpc pdip jaktim instruksikan khusus kpda kader dan pendukung#JKWJK yang muslim untuk sholat jumat besok dan memantau penceramah jumat-an."

Sementara Eva K. Sundari, yang dikonfirmasi mengaku sudah mendengar instruksi tersebut. (Eva: Bukan Tidak Mungkin Kader PDIP Seluruh Indonesia Disuruh Pantau Materi Khotib)

"Aku dengar begitu. Karena memang serangan kepada Jokowi-JK di masjid-masjid sangat intensif. Serangan ke Jokowi-JK minta ampun, fitnah, bahkan beberapa penceramah melakukan kampanye hitam secara masif," jelasnya kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

Namun belakangan, Eva membantah pernah melontarkan pernyataan bahwa pihaknya akan mengawasi dan memata-matai masjid. (Baca: Eva: MUI harus Kecam Masjid Dijadikan Tempat Kampanye)

Dia hanya meminta kepada penyelenggara dan pengawas Pemilihan Presiden 2014 untuk menegakkan Undang-Undang Pemilu yang antara lain tempat ibadah seperti masjid dan gereja, sekolah, fasilitas umum harus steril dari kampanye politik apalagi kampanye hitam. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya