Berita

presiden sby/net

Politik

Jangan Sampai SBY Lakukan Pembohongan Publik

RABU, 04 JUNI 2014 | 13:20 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden SBY diminta segera mendorong Panglima TNI dan Kapolri melakukan mutasi terhadap jenderal-jenderal yang terlibat dalam politik praktis tersebut. Dimana sebelumnya, SBY memberi sinyalemen bahwa ada perwira tinggi TNI-Polri yang berpihak kepada calon presiden tertentu.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, ada tiga dampak negatif yang muncul jika para jenderal bermain-main di wilayah politik praktis.

Pertama, akan sangat berat bagi tokoh-tokoh sipil untuk bersaing, mengingat para jenderal itu memiliki kekuatan militer dan senjata, yang semuanya tidak dalam tatanan demokrasi. Kedua, aksi para jenderal itu akan merusak reformasi TNI-Polri yang sudah dibangun dengan susah payah. Ketiga, dikhawatirkan akan terjadi benturan antara TNI dengan TNI, atau Polri dengan Polri atau TNI dengan Polri.


"Bukan mustahi, benturan ini akan menyulut konflik dan berbagai kerusuhan di masyarakat menjelang Pilpres 2014," kata Neta dalam rilisnya, Rabu (4/6).

Untuk itu, lanjut Neta, SBY harus mendorong dilakukan mutasi terhadap para jenderal yang terlibat. Namun persoalannya kemudian, apakah SBY berani. Sebab selama ini SBY dikenal sebagai figur peragu.

"Padahal jika SBY ragu-ragu, sang presiden bisa dituding hanya sebagi penyebar isu dan melakukan kebohongan publik," tandas Neta. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya