Di Akhir Jabatan, SBY Larang Menterinya Ambil Kebijakan Strategis

Presiden SBY meminta para menteri di jajaran KIB II agar tidak mengambil kebijakan strategis, dan melakukan pergantian pejabat yang memiliki posisi strategis, di masa kerja yang tinggal 4,5 bulan ini.

Presiden mengingatkan jajaran menteri bahwa saat ini merupakan masa transisi sehingga etika dan logika harus dikedepankan karena itu merupakan hak presiden mendatang.

"Pemerintah sekarang harus bertenggang rasa dengan pemerintahan mendatang," kata SBY dalam Sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/6).

Meski demikian, SBY mengingatkan para menteri agar tetap fokus terhadap pemerintahan, karena ekonomi masih menghadapi tekanan sebagaimana juga dihadapi oleh negara lain. Ia pun menginstruksikan, agar dalam 4,5 bulan sisa masa jabatan ini para menteri kembali aktif dalam mengelola kementerian.

Terkait Pilpres, SBY menyebutkan, para menteri diizinkan mengambil cuti untuk pasangan Capres dan Cawapres manapun, yakni satu hari kerja dan mengambil hari-hari libur. Namun, ingin fokus dengan kegiatan sehingga tidak dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai menteri, SBY mengingatkan para menteri, bahwa mereka dapat mengundurkan diri.

Presiden menekankan kembali bahwa fokusnya pada kemampuan menteri dalam menjalankan tugas di kementerian maka menteri dapat mengundurkan diri. Karena itu, SBY berharap aturan ini dapat dijalankan hingga tanggal 9 Juli mendatang.

"Saya tidak akan mempersulit hal ini. Agar tidak ada masalah dalam administrasi, izin disampaikan kepada Mensesneg," tutur Kepala Negara. [rus]