Berita

Mahfud Sidiq

Wawancara

WAWANCARA

Mahfud Sidiq: Bangun Mercusuar, Malaysia Ingin Kuasai Sumber Daya Alam Di Perbatasan 

SENIN, 02 JUNI 2014 | 08:08 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Malaysia membangun mercusuar di wilayah Indonesia. Tindakan ini patut diduga ingin merebut wilayah perbatasan yang kaya sumber daya alam dan gas bumi.

“Ada kemungkinan Malaysia ingin kuasai sumber daya alam dan gas bumi di perbatasan. Seharusnya di areal itu tidak boleh ada kegiatan apa pun tanpa ada kesepakatan bersama,” kata Ketua Komisi I DPR, Mahfud Sidiq, kepada Rakyat Merdeka, Rabu (28/5).

Seperti diketahui, Malaysia membangun mercusuar di perairan wilayah sengketa di Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Pembangunan itu dilakukan di titik koordinat 02.05.053 N-109.38.370 E Bujur Timur, atau sekitar 900 meter di depan patok SRTP 1 (patok 01) di Tanjung Datu.


Informasi yang diperoleh ,beberapa kapal dengan dikawal kapal Angkatan Laut Malaysia mengangkut material menuju titik pembangunan. Kapal-kapal tersebut melakukan pemasangan tiang pancang besi di lokasi tersebut.

Mahfud Sidiq selanjutnya mengatakan, pemerintah Indonesia perlu membuat batas-batas dengan negara tetangga secara jelas.

“Dialog dengan negara tetangga itu dimaksimalkan. Kalau kita lengah, maka wilayah kita terancam diambil negara lain,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa Anda bilang begitu?
Membangun mercusuar itu hanya kedok Malaysia. Di Tanjung Datuk kan terdapat sumber daya alam  yang melimpah. Mereka bisa saja mengincar itu. Jika Indonesia lengah, maka Malaysia akan meneruskan kegiatannya di perbatasan.

Kenapa Malaysia mengusik terus wilayah Indonesia?
Karena pemerintah kita tidak tegas. Padahal sengketa perbatasan dengan Malaysia cukup banyak. Ada beberapa titik yang sering menimbulkan gesekan.

Malaysia termasuk negara yang progresif dalam sengketa di wilayah perbatasan.

Mereka melakukan apa pun untuk merebut wilayah yang dianggap miliknya.

Bagaimana kalau itu merupakan wilayah Indonesia?

 Makanya perlu dialog. Selama ini dialog berjalan lambat. Tidak ada kejelasan apakah itu wilayah Indonesia atau Malaysia. Mungkin pihak Malaysia menganggap Indonesia tidak ketat dalam menjaga perbatasan tersebut dan merasa wilayah tersebut miliknya. Maka mereka mencoba masuk. Tapi terdeteksi oleh penjaga keamanan di perbatasan.

Apa yang akan dilakukan Komisi I DPR?
Kami akan melakukan kunjungan ke Kalimantan Barat untuk melihat lokasi yang selama ini ramai dibicarakan. Setelah itu, hasil pemantauan itu akan kami diskusikan dengan pemerintah.

Kapan dialog dengan pemerintah?

Insyaallah 2 Juni. Pemerintah kami panggil ke DPR. Kami akan meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait dengan persoalan ini.

Apa solusi agar persoalan ini tidak terulang?
Proses perundingan dengan Malaysia harus diintensifkan. Indonesia belum mampu akselerasi di perbatasan dan pulau terluar. Proses surveylance harus ada pengamatan pengawalan secara intensif. Instrumen yang paling siap adalah TNI.

Namun TNI tidak punya daya dukung yang memadai dari pemerintah. Ada kebutuhan yang mendesak khususnya kepada Angkatan Laut agar bisa melakukan tugas pengamatan dan pengawalan daerah yang kaya sumber daya alam itu.

Seberapa penting pembentukan Komando Pertahanan Laut ?
Jelas sangat penting. Sebab, dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga. Pulau itu digunakan sebagai titik batas terluar  wilayah NKRI dengan negara tetangga. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya