Berita

Mahfud Sidiq

Wawancara

WAWANCARA

Mahfud Sidiq: Bangun Mercusuar, Malaysia Ingin Kuasai Sumber Daya Alam Di Perbatasan 

SENIN, 02 JUNI 2014 | 08:08 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Malaysia membangun mercusuar di wilayah Indonesia. Tindakan ini patut diduga ingin merebut wilayah perbatasan yang kaya sumber daya alam dan gas bumi.

“Ada kemungkinan Malaysia ingin kuasai sumber daya alam dan gas bumi di perbatasan. Seharusnya di areal itu tidak boleh ada kegiatan apa pun tanpa ada kesepakatan bersama,” kata Ketua Komisi I DPR, Mahfud Sidiq, kepada Rakyat Merdeka, Rabu (28/5).

Seperti diketahui, Malaysia membangun mercusuar di perairan wilayah sengketa di Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Pembangunan itu dilakukan di titik koordinat 02.05.053 N-109.38.370 E Bujur Timur, atau sekitar 900 meter di depan patok SRTP 1 (patok 01) di Tanjung Datu.


Informasi yang diperoleh ,beberapa kapal dengan dikawal kapal Angkatan Laut Malaysia mengangkut material menuju titik pembangunan. Kapal-kapal tersebut melakukan pemasangan tiang pancang besi di lokasi tersebut.

Mahfud Sidiq selanjutnya mengatakan, pemerintah Indonesia perlu membuat batas-batas dengan negara tetangga secara jelas.

“Dialog dengan negara tetangga itu dimaksimalkan. Kalau kita lengah, maka wilayah kita terancam diambil negara lain,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa Anda bilang begitu?
Membangun mercusuar itu hanya kedok Malaysia. Di Tanjung Datuk kan terdapat sumber daya alam  yang melimpah. Mereka bisa saja mengincar itu. Jika Indonesia lengah, maka Malaysia akan meneruskan kegiatannya di perbatasan.

Kenapa Malaysia mengusik terus wilayah Indonesia?
Karena pemerintah kita tidak tegas. Padahal sengketa perbatasan dengan Malaysia cukup banyak. Ada beberapa titik yang sering menimbulkan gesekan.

Malaysia termasuk negara yang progresif dalam sengketa di wilayah perbatasan.

Mereka melakukan apa pun untuk merebut wilayah yang dianggap miliknya.

Bagaimana kalau itu merupakan wilayah Indonesia?

 Makanya perlu dialog. Selama ini dialog berjalan lambat. Tidak ada kejelasan apakah itu wilayah Indonesia atau Malaysia. Mungkin pihak Malaysia menganggap Indonesia tidak ketat dalam menjaga perbatasan tersebut dan merasa wilayah tersebut miliknya. Maka mereka mencoba masuk. Tapi terdeteksi oleh penjaga keamanan di perbatasan.

Apa yang akan dilakukan Komisi I DPR?
Kami akan melakukan kunjungan ke Kalimantan Barat untuk melihat lokasi yang selama ini ramai dibicarakan. Setelah itu, hasil pemantauan itu akan kami diskusikan dengan pemerintah.

Kapan dialog dengan pemerintah?

Insyaallah 2 Juni. Pemerintah kami panggil ke DPR. Kami akan meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait dengan persoalan ini.

Apa solusi agar persoalan ini tidak terulang?
Proses perundingan dengan Malaysia harus diintensifkan. Indonesia belum mampu akselerasi di perbatasan dan pulau terluar. Proses surveylance harus ada pengamatan pengawalan secara intensif. Instrumen yang paling siap adalah TNI.

Namun TNI tidak punya daya dukung yang memadai dari pemerintah. Ada kebutuhan yang mendesak khususnya kepada Angkatan Laut agar bisa melakukan tugas pengamatan dan pengawalan daerah yang kaya sumber daya alam itu.

Seberapa penting pembentukan Komando Pertahanan Laut ?
Jelas sangat penting. Sebab, dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga. Pulau itu digunakan sebagai titik batas terluar  wilayah NKRI dengan negara tetangga. ***

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya