Berita

Max Sopacua

Wawancara

WAWANCARA

Max Sopacua: Demokrat Lagi Netral, Mana Bisa Marzuki & Suaidy Diberi Sanksi

SENIN, 02 JUNI 2014 | 08:23 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Dua elite Partai Demokrat, Marzuki Alie dan Suaidy Marasabessy tidak akan diberi sanksi atas dukungannya kepada pasangan capres-cawapres.

“Menurut pendapat saya, mana bisa diberi sanksi karena Partai Demokrat saat ini masih bersikap netral,’’ kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, kepada Rakyat Merdeka, Rabu (28/5).

Seperti diketahui, anggota Dewan Kehomatan Partai Demokrat Suaidy Marasabessy mendukung pasangan Jokowi-JK.


Sedangkan Wakil  Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. 

Max Sopacua selanjutnya mengatakan, dukungan kader Partai Demokrat terhadap pasangan capres-cawapres hanya sebatas pribadi. 

“Itu kan dukungan pribadi. Pak Suaidy kan hanya menampung aspirasi, dan dia menunggu keputusan partai. Pak Marzuki juga tidak mewakili partai. Dia hanya menyatakan pandangan pribadi. Pak Marzuki juga sudah melakukan pembicaraan soal sikapnya itu kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Pak SBY,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;
 
1 Juni Demokrat  menentukan dukungan terhadap capres-cawapres, apa itu sudah positif?
Ya. Demokrat mengundang dua pasangan capres-cawapres untuk memaparkan visi misi di hadapan kader Demokrat. Namun hanya direspons pasangan Prabowo-Hatta.

1 Juni kami menggelar sebuah forum untuk pasangan Prabowo-Hatta memaparkan visi misinya di depan kader Demokrat. Sebenarnya, kami juga mengundang Jokowi-JK untuk berbicara di forum tersebut. Tapi mereka mungkin menyadari kalau Rapimnas memutuskan nol persen  yang memilih Jokowi-JK.

Bukankah mayoritas yang memilih netral?

Betul. Makanya hingga kini Partai Demokrat memang masih bersikap netral. Hal ini merupakan hasil Rapimnas, yakni 56 persen kader Demokrat memilih agar partainya netral. Sementara, 22 persen lainnya memihak Prabowo, dan sisanya mendukung dibentuknya poros tengah.

Namun hasil rapimnas itu akan kembali dibahas Majelis Tinggi untuk menentukan pilihan.

Kalau kita lihat hasil Rapimnas  yang punya peluang kan pasangan Prabowo-Hatta.

Apa Majelis Tinggi sudah mengambil keputusan?
Sampai saat ini, Majelis Tinggi  belum mengambil keputusan.

Karena mau memutuskan sikap partai, makanya diadakan pertemuan 1 Juni.
 
Siapa saja yang diundang 1 Juni?
Semua kader kan diundang. Dalam forum itu, kami menggundang DPD dan DPC seluruh Indonesia. Kalau pun keputusannya diambil hari itu, kan mereka ada.

Kalau partai sudah mengambil keputusan, semua harus tunduk.

Kenapa Demokrat berubah sikap dari hasil Rapimnas?

Saat Rapimnas Partai Demokrat  belum mengetahui visi dan misi capres-cawapres.
 
Makanya belum menentukan pilihan.

Pilihannya ke pasangan Prabowo-Hatta?

Kami lebih dekat dengan Prabowo-Hatta. Pada saat deklarasi, Prabowo menyatakan, apa yang dilakukan pemerintah SBY itu baik. Itu tanda, implementasinya tinggal mengambil kebijakan.
 
Deklarasi koalisi akan dilakukan 1 Juni itu?
Saya kira begitu. Pertemuan itu kan dihadiri Prabowo dan Hatta. Keputusan Majelis Tinggi harus diikuti. ***

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya