Berita

ilustrasi/net

Dunia

Susul AS, Australia Batalkan Kegiatan Bersama Militer Thailand

SABTU, 31 MEI 2014 | 13:04 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Australia mengurangi interaksi dengan militer Thailand di tengah kudeta yang terjadi di negeri gajah putih itu.

"Pemerintah Australia memiliki keprihatinan serius mengenai tindakan militer di Thailand. Sejalan dengan keprihatinan kami, Australia sedang mengurangi keterlibatan dengan militer Thailand dan akan menurunkan tingkat interaksi kami dengan pimpinan militer Thailand," kata Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, dalam sebuah pernyataan bersama Menteri Pertahanan, David Johnston, hari ini (Sabtu, 31/5).

Bishop juga mengungkapkan bahwa tiga kegiatan yang telah direncanakan bersama militer Thailand akan ditunda karena kebijakan mengkudeta pemerintahan sipil.


Johnston membenarkan pihaknya telah menunda tiga kegiatan yang direncanakan untuk beberapa pekan mendatang di Thailand. Diantaranya, pelatihan operasi militer untuk pasukan Thailand, dan dua kunjungan termasuk satu diantaranya adalah latihan kontra terorisme.

"Kami juga akan terus meninjau kegiatan pertahanan dan bilateral lainnya," tambah Johnston, dilansir AFP.

Sejak militer Thailand merebut kekuasaan pada 22 Mei lalu, tidak hanya Australia yang telah membatalkan kerjasama dengan negara tersebut.

Amerika Serikat lebih dulu melakukan pembatalan kerjasama dengan Thailand yaitu Exercise Cooperation Afloat Readiness and Training 2014, kunjungan Komandan Armada Pasifik AS Laksamana Harry Harris ke Thailand pada bulan Juni, dan undangan untuk Komandan Jendral (Danjen) Tanasak Patimapragorn dari Pasukan Bersenjata Thailand (Royal Thai Armed Forces) ke Markas Komando Armada Pasifik AS. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya