Berita

yusril ihza mahendra/net

Politik

Yusril: Caleg Terpilih Bobrok, Apa Boleh Buat Harus Dilantik

SABTU, 31 MEI 2014 | 06:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra menyebut saat ini Indonesia sebagai "Negara Apa Boleh Buat". Salah satu dalil yang membuat Yusril berkesimpulan demikian adalah hasil Pileg 9 April lalu dikaitkan dengan kebuntuan konstitusional .

Dikatakan Yusril, kecurangan di Pileg 2014 terjadi sangat masif. Tindakan sogok menyogok terjadi dimana-mana. Untuk dapat kursi, partai dan calegnya harus mengeluarkan uang ratusan miliar. Meski demikian, tak ada lembaga yang bisa menyatakan Pemilu batal karena melanggar konstitusi dan UU akibat curang dan politik uang.

"Betapapun bobroknya Pileg, DPR, DPD dan MPR harus dilantik 1 Oktober. Kalau tidak, akan terjadi kevakuman kekuasaan," kata Yusril dalam akun Twitternya, @Yusrilihza_Mhd (Jumat, 30/5).


Yusril mengatakan Pileg 2014 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah reformasi. Para caleg menyogok rakyatnya agar terpilih. Sebagian rakyat juga minta disogok agar memilih mereka. Tidak hanya itu, partai dan caleg saling kanibal di daerah-daerah. Suara pemilih dijualbelikan, dilakukan dengan kongkalikong bersama anggota KPUD. Yusril menduga setelah terpilih para anggota dewan ini dengan mudah akan disogok pula. Sogok-menyogok pun makin menggila.

Kalau kasus ini dibawa ke MK, kata Yusril, sampai kapanpun MK tidak sanggup menanganinya karena yang dibawa adalah kasus demi kasus. MK tidak berwenang menyatakan Pemilu batal karena melanggar konstitusi dan UU akibat curang dan politik uang. Menurut Yusril, MK kita beda dengan MK Thailand dimana mereka bisa menyatakan hasil Pemilu batal seluruhnya, sehingga pemerintah demisioner jalan terus.

"Betapapun rusaknya moral politisi kita yang mendapakan kursi legislatif walau bergelimang sogok, mereka tetap harus dilantik. Mengapa harus dilantik? Jawabannya "Apa Boleh Buat". Kalau tidak dilantik akan terjadi kevakuman kekuasaaan," sambung Yusril. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya