Berita

yusril ihza mahendra/net

Politik

Yusril: Caleg Terpilih Bobrok, Apa Boleh Buat Harus Dilantik

SABTU, 31 MEI 2014 | 06:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra menyebut saat ini Indonesia sebagai "Negara Apa Boleh Buat". Salah satu dalil yang membuat Yusril berkesimpulan demikian adalah hasil Pileg 9 April lalu dikaitkan dengan kebuntuan konstitusional .

Dikatakan Yusril, kecurangan di Pileg 2014 terjadi sangat masif. Tindakan sogok menyogok terjadi dimana-mana. Untuk dapat kursi, partai dan calegnya harus mengeluarkan uang ratusan miliar. Meski demikian, tak ada lembaga yang bisa menyatakan Pemilu batal karena melanggar konstitusi dan UU akibat curang dan politik uang.

"Betapapun bobroknya Pileg, DPR, DPD dan MPR harus dilantik 1 Oktober. Kalau tidak, akan terjadi kevakuman kekuasaan," kata Yusril dalam akun Twitternya, @Yusrilihza_Mhd (Jumat, 30/5).


Yusril mengatakan Pileg 2014 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah reformasi. Para caleg menyogok rakyatnya agar terpilih. Sebagian rakyat juga minta disogok agar memilih mereka. Tidak hanya itu, partai dan caleg saling kanibal di daerah-daerah. Suara pemilih dijualbelikan, dilakukan dengan kongkalikong bersama anggota KPUD. Yusril menduga setelah terpilih para anggota dewan ini dengan mudah akan disogok pula. Sogok-menyogok pun makin menggila.

Kalau kasus ini dibawa ke MK, kata Yusril, sampai kapanpun MK tidak sanggup menanganinya karena yang dibawa adalah kasus demi kasus. MK tidak berwenang menyatakan Pemilu batal karena melanggar konstitusi dan UU akibat curang dan politik uang. Menurut Yusril, MK kita beda dengan MK Thailand dimana mereka bisa menyatakan hasil Pemilu batal seluruhnya, sehingga pemerintah demisioner jalan terus.

"Betapapun rusaknya moral politisi kita yang mendapakan kursi legislatif walau bergelimang sogok, mereka tetap harus dilantik. Mengapa harus dilantik? Jawabannya "Apa Boleh Buat". Kalau tidak dilantik akan terjadi kevakuman kekuasaaan," sambung Yusril. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya