Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo diingatkan untuk mempertimbangkan kembali rencananya menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar untuk beberapa ruas jalan di Jakarta.
Pasalnya, kebijakan itu dinilai belum saatnya dilakukan karena fasilitas transportasi umum yang masih belum memadai di Ibukota.
"Kalau memang mau menerapkan ERP, perbaiki dulu transportasi publik," kata Ketua DPR Marzuki Alie ketika dihubungi wartawan, Kamis (29/5).
Sejauh ini, menurut Anggota Timses pasangan Prabowo -Hatta tersebut, transportasi publik di Jakarta belum mendesak ERP diterapkan. Sebab rakyat akan menjadi korban.
"Kalau transportasi publiknya baik, saya rasa akan banyak yang pindah dari mobil pribadi ke kendaraan umum," ungkapnya.
Sebab, tidak semua rakyat memakai mobil itu orang kaya, karena bisa jadi mobil yang dimiliki, dibeli dengan mengeluarkan segenap daya upaya, sehingga pengeluaran tambahan untuk membayar ERP jadi beban.
"Mereka yang beli mobil dengan kantong pas-pasan pasti kena imbas ini. Kan tidak semua yang punya mobil itu orang yang punya uang berlebih," tambah Marzuki.
Kebijakan membayar ERP kalaupun mau diterapkan menurut Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini jangan disamaratakan. Dia setuju kalau mau diterapkan untuk mengatasi kemacetan, tapi jangan disamaratakan juga kepada semua pemilik kendaraan.
"Harus ada pengecualian," demikian Marzuki.
Sistem ERP adalah suatu kebijakan dimana orang harus membayar untuk melewati suatu jalan tertentu pada jam tertentu. Tujuannya, untuk mengurangi volume kendaraan yang masuk ke ruas jalan tertentu yaitu dengan cara membayar. Sistem ini pada dasarnya sama seperti jalan tol. Namun yang membedakan adalah waktu pengoperasian, jika jalan tol itu waktunya 24 jam maka ERP ada batas waktunya.
[rus]
