Simulasi pengamanan gedung Komisi Pemiluhan Umum (KPU) jelang Pilpres 2014 oleh kekuatan bersenjata penuh dari Polda Metro Jaya dan satuan TNI yang beberapa kali digelar di Jakarta, dianggap merupakan pelecehan terhadap akal sehat rakyat.
Hal ini diungkapkan inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi kepada wartawan, menanggapi simulasi pengamanan gedung KPU di kawasan Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (29/5) pagi ini.
“Logika yang dibangun teman-teman komisioner KPU dan Kapolda (Polri-TNI) dalam menyelenggarakan simulasi pengamanan itu, boleh dibilang melecehkan akal sehat rakyat. Kasarnya, ya logikanya sesat,†tegas Adhie.
Jubir presiden KH abdurrahman Wahid ini menjelaskan: “Lihatlah, mereka (Polri-TNI) siapkan kekuatan bersenjata lengkap untuk menghadapi kemungkinan munculnya aksi massa yang tidak puas kepada penyelenggara pemilu. Seolah mereka musuh negara yang gawat!â€
Padahal, kata Adhie, belajar dari pengalaman, kita semua tahu, aksi massa yang tak puas ke kantor KPU di pusat dan daerah, baik saat pilkada maupun pileg, terjadi karena adanya kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidakprofesionalan para penyelenggara pemilu itu sendiri.
Seharusnya KPU membereskan dulu jajarannya, dari pusat sampai daerah. Polisi memproses hukum dan memenjarakan para anggota KPU yang menyalahgunakan kewenangannya dengan memperjualbelikan suara kepada para kontestan pemilu.
“Jadi kalau KPU tetap berkelakuan semaunya, berpihak kepada yang membayar seperti banyak diduga orang, lalu menghadapkan orang-orang yang tidak puas dan distigma bakal anarkis itu dengan kekuatan Polri-TNI bersenjata lengkap, itu namanya fasis!â€
“Jadi tolong teman-teman KPU introspeksi dulu. Dan kepada Kapolda Metro Jaya khususnya, dan Polri umumnya, jangan terlalu mudah digunakan untuk menghadapi rakyat sendiri hanya karena KPU menyediakan anggaran untuk itu,†tutp Adhie M Massardi yang juga koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini.
[dem]
