Berita

Zulfadhli/net

Politik

DPR Minta Mekanisme Pencairan Beasiswa BSM Diperbaiki

KAMIS, 29 MEI 2014 | 07:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk terus mengevaluasi program Bantuan Siswa Miskin (BSM), sehingga penyalurannya menjadi tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

"BSM itu intinya ingin membantu anak untuk kebutuhan sekolah, sehingga diharapkan tepat sasaran dan tepat waktu. Dari evaluasi dalam raker dengan Kemendikbud, kita dapatkan informasi realisasinya sangat rendah. Mekanisme penyaluran BSM ini belum baik, bahkan yang sudah disalurkan pun masih belum bisa dicairkan," kata Anggota Komisi X Zulfadhli seperti dilansir dari dpr.go.id, Kamis (29/5).

Politisi Golkar ini menilai, mekanisme pencairan dana BSM via bank masih menemui banyak kendala, sehingga banyak siswa yang belum bisa mencairkan, walaupun secara hak mereka sudah mendapatkannya.


"Ini harus menjadi perhatian, dan kita harapkan Kemendikbud untuk memperbaiki mekanisme penyaluran BSM ini agar tepat sasaran dan tepat waktu," ungkap Zulfadhli.

Sebelumnya dalam Raker Komisi X DPR dengan Mendikbud di Gedung DPR Jakarta, Senin malam (26/5) malam, Mendikbud M Nuh memaparkan di tahun Anggaran 2014 ini, siswa sasaran BSM sebanyak 9,1 juta siswa sasaran dan anggaran BSM dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendikbud untuk jenjang SD sebanyak 6 juta siswa dengan anggaran Rp 2,7 miliar, jenjang SMP sebanyak 2,1 juta siswa dengan anggaran Rp 1,6 miliar, jenjang SMA sebanyak 425 ribu siswa dengan anggaran Rp 425 juta dan jenjang SMK sebanyak 550 ribu siswa dengan anggaran Rp 552 juta.

"Jadi, untuk total keseluruhannya adalah 9 juta siswa dengan total anggaran Rp 5,3 miliar,"  jelas Nuh.

Namun, hingga Mei ini, siswa yang baru menerima dana BSM baru 6,2 juta siswa, dengan anggaran Rp 3,2 miliar. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya