Penetapan status tersangka kepada Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) murni kasus hukum. Tidak ada kaitannya dengan Pilpres 9 Juli mendatang.
“Ini tidak ada kaitan dengan situasi politik menjelang pilpres. Kami menetapkan tersangka berdasarkan ukuran alat bukti. Kebetulan saja situasinya menjelang pilpres,†ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnaen kepada Rakyat Merdeka, Jumat (23/5).
Untuk itu, lanjutnya, publik diminta tidak mengkaitkan penetapan tersangka kepada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu dengan situasi politik menjelang pilpres.
Seperti diketahui, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP dalam konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/5) malam mengatakan, sejauh ini hanya SDA yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013.
Untuk mengusut kasus ini, lanjut Johan Budi, KPK mengumpulkan bukti hingga ke Arab Saudi. “Disimpulkan, dalam proses penyelenggaaan haji diduga telah terjadi tindak pidana korupsi. Karena itu, sejak hari ini KPK menetapkan SDA selaku Menteri Agama sebagai tersangka,†ujar Johan.
Zulkarnaen selanjutnya mengatakan, SDA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Penyelenggaraan Haji Tahun 2012-2013. Itu didasarkan pada kajian KPK tentang penyelenggaraan haji di Kementerian Agama.
“KPK masih menghitung jumlah kerugian negara atas kasus tersebut. KPK menemukan sejumlah komponen dalam penyelenggaraan ibadah haji termasuk pengadaan barang dan jasa. Ada dana-dana yang dibayarkannya tidak sesuai, kemahalan,†paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya:Sudah berapa lama KPK menelusuri kasus itu?Kajian kami tentang penyelenggaraan haji sudah dilakukan cukup lama.
Dalam penyelidikan, kami menemukan 48 masalah yang harus dibenahi.
Rinciannya apa saja? Ada sejumlah komponen, termasuk pengadaan barang dan jasa. Diantaranya, katering, pemondokan, dan transportasi. Ada juga pejabat yang diberangkat ke Tanah Suci dengan biaya dana haji. Seharusnya, biaya itu ditanggung sendiri.
Berapa total dugaan kerugian negara?Masih dihitung.
Apakah KPK menemukan adanya tersangka lain?Tunggu saja waktunya. Kalau sudah waktunya, tentu akan kami lakukan.
Soal dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Abraham Samad, kapan sidang etiknya digelar?Setahu saya belum ada rencana itu. Nggak ada yang menjadwalkan itu.
Bukankah Ketua KPK beberapa kali bertemu dengan Jokowi yang digadang-gadang jadi cawapres?Itu harus dibicarakan dulu pada level pimpinan. Kami harus bertemu terlebih dulu untuk membahas hal itu. Kalau pimpinan lain merasa perlu ada krarifikasi, ya dijelaskan saja.
Menurut Anda, apa perlu diklarifikasi?Karena isu itu memang sudah terbuka. Menurut saya, Pak Abraham Samad perlu melakukan klarifikasi. ***
