Presiden SBY Haramkan Kudeta Militer

Sikap dan cara pandang Presiden SBY ini patut dipuji. Dia mengisyaratkan kudeta militer sebagai sebuah metode yang haram dan tidak termasuk dalam cara demokratis.

Pernyataan yang disampaikan SBY ini disampaikannya beberapa saat sebelum kembali dari Filipina (Sabtu pagi, 24/5). SBY mengatakan dirinya prihatin melihat perkembangan politik di Thailand. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia tidak mungkin tidak peduli dengan apa yang terjadi di negeri gajah itu.

"Kudeta militer telah terjadi di Thailand, dan bagi Indonesia, kudeta militer bukanlah cara yang demokratis. Saya harus tegas, jelas, dan terang dalam hal ini --meskipun itu masalah dalam negeri Thailand," kata SBY seperti dikutip dari situs resmi Presiden RI.

Militer Thailand mengambil alih kekuasaan pemerintahan hari Kamis (22/5), dan mendirikan Dewan Nasional Perdamaian dan Ketertiban. Kudeta, menurut pihak militer adalah upaya untuk menghetikan pertikaian di kalangan politisi sipil yang terjadi sejak 2006.

Tidak kurang dari 100 orang telah dipanggil dan diperiksa Dewan Nasional. Mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra bahkan dilaporkan sempat mendekam di dalam tahanan.

Pihak militer telah melepaskannya dan meminta agar Yingluck tidak terlibat dalam aktivitas politik apapun dan ikut menjaga ketertiban.

Kembali ke SBY.

Dia mengatakan, Indonesia tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Thailand. Namun di sisi lain, tidak elok bila Indonesia tidak ikut prohatin dan berbagi.

Dalam piagam baru ASEAN disebutkan setiap anggota ASEAN wajib menghormati nilai-nilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia. itu sebabnya, sebut SBY lagi, ASEAN tidak boleh tidak mengambil sikap.

"Sebelum ada statement resmi dari ASEAN, Indonesia telah menyampaikan agar pihak militer tetap menjalin kerja sama dengan elemen yang lain agar ada solusi yang damai, demokratis, dan membawa manfaat bagi rakyat Thailand," demikian SBY yang adalah pensiunan jenderal berbintang empat. [dem]