Berita

joko widodo/net

Ternyata JK Tak Mau Indonesia Hancur Dipimpin Jokowi

MINGGU, 25 MEI 2014 | 17:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sampai sekarang masih banyak yang bertanya-tanya mengapa Jusuf Kalla mau turun gunung mendampingi Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Seribusatu dugaan berseliweran, dari yang berbau politik, hingga yang berbau bisnis.

Jawaban atas pertanyaan itu agaknya dapat diraba dari sebuah video berdurasi 3 menit 52 detik yang beredar dan kembali diunggah di YouTube baru-baru ini.

Di dalam video yang disebutkan milik salah satu media ekonomi di Indonesia, JK mengatakan dirinya keberatan bila usia dijadikan indikator utama. Seharusnya, sebut JK, track record menjadi alat ukur dalam menilai apakah seseorang memiliki kemampuan memimpin atau tidak. Apalagi memimpin sebuah negara besar seperti Indonesia.


"Jangan presiden dipilih dengan pikiran uji coba, dengan pikiran dengan umur. Harus dengan kemampuan yang diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman. Kalau sekadar umur berbahaya," katanya lagi.

Track record, sebut JK lebih lanjut, lebih penting dari sekadar umur.

Selain umur, yang tidak boleh begitu saja dijadikan ukuran dalam menilai pemimpin adalah popularitas. Pada bagian inilah ia mulai menyinggung soal Jokowi.

"Jangan tiba-tiba karena dia (Jokowi) terkenal di Jakarta dicalonkan jadi presiden. Bisa hancur negeri ini," jelasnya.

JK mengingatkan, bahwa dirinyalah yang mengusulkan agar Jokowi menjadi presiden. Menurut JK, Jokowi memiliki catatan yang bagus selama memimpin Solo, dan JK ingin agar Jokowi naik kelas lebih tinggi lagi yakni menjadi Gubernur Jakarta.

Jadi, demikian JK, biarlah sekarang Jokowi mengurus Jakarta dulu.

"Itu kan masalah popularitas, belum membuktikan dia (Jokowi) mampu mengurus Jakarta. Biarlah dia mengurus DKI. Jangan dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti kacau negeri ini," demikian JK.

Video itu dibuat sebelum pada akhirnya JK menyerah pada keadaan dan bersedia menjadi cawapres. Sekarang, apakah JK masih memiliki cara pandang yang sama terhadap Jokowi? [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya