Berita

net

Politik

'Pembelaan' Prabowo untuk SDA Dipertanyakan

JUMAT, 23 MEI 2014 | 20:02 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

'Pembelaan' capres dari Gerindra Prabowo Subianto terhadap Suryadharma Ali dipertanyakan.

Aktivis Gerakan Mahasiswa (Forum Gema) 77-78, Syafril Sjofyan menyatakan, seharusnya Prabowo bersikap tegas terkait penetapan SDA sebagai tersangka oleh KPK. Prabowo mestinya mendukung upaya pemeberantasan korupsi yang dilakukan KPK, bukan malah berkampanye di media SDA belum tentu korupsi.

Kemarin, KPK mengumumkan SDA menjadi tersangka dugaan korupsi dana haji tahun anggaran 2012-2013. SDA adalah Ketua Umum PPP, salah satu partai pengusung pencapresan Prabowo di pilpres Juli mendatang. SDA ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama.


"Bisa-bisanya menyatakan SDA belum tentu korupsi didasari penjelasan yang Anda terima dari SDA. Penetapan status tersangka terhadap SDA dilakukan oleh KPK. Kenapa Anda lebih percaya kepada SDA dari pada KPK?" keluh Syafril ke Prabowo.

Syafril menyatakan hal itu dalam surat terbuka berjudul Merindukan Capres yang Satu Kata dan Perbuatan. Redaksi memperoleh salinan suratnya. Berikut ini surat terbuka dari Syafril untuk Prabowo:

Merindukan Capres yang Satu Kata dan Perbuatan
(Surat Buat Sdr Prabowo Subianto)

Kepada Yth.
Prabowo Subianto

Merdeka,
Saya belum menentukan pilihan dalam pilpres mendatang. Saya sedang mengamati, meneliti dan menguji visi, karakter dan kompetensi dua pasang calon, terutama keperpihakan mereka terhadap tiga faktor yang selama ini menghambat Indonesia maju, 250 juta rakyatnya tidak sejahtera, yakni korupsi, feodalisme dan neoliberalisme.

Kasus SDA menjadi tersangka korupsi saya jadikan ujian pertama buat Prabowo Subianto.

Saya mengikuti berita dan video yang menampilkan pidato mengelegar disertai takbir dari Prabowo tentang para pencoleng, dan tentang teriakan jihad melawan para perusak negara. Saya sangat kagum. Saya merindukan pemimpin yang berani menyatakan perang terhadap koruptor dan pencoleng uang rakyat tanpa pandang bulu terhadap keluarga, anak, saudara, handai taulan, sahabat dan para pendukung.

Namun saya sangat kecewa dengan Anda. Bisa-bisanya Anda menyatakan SDA belum tentu korupsi didasari penjelasan yang Anda terima dari SDA. Penetapan status tersangka terhadap SDA dilakukan oleh KPK. Kenapa Anda lebih percaya kepada SDA dari pada KPK? Terus, Anda juga mengatakan harus menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah.

Korupsi merupakan tindakan pidana khusus yang dilakukan oleh orang-orang pintar dan pejabat. Karenanya pemberantasan korupsi harus menggunakan azas pembuktian terbalik. Ini yang seharusnya diperjuangkan oleh seorang presiden kedepan, menjadikan para koruptor sebagai musuh siapapun dia, dengan memperjuangkan penggunaan azas "pembuktian terbalik" bagi para koruptor.

Sebagai penutup surat terbuka ini saya mengajukan permintaan, seharusnya Anda terdepan menyatakan dukungan kepada KPK untuk melakukan tugas pemberantasan korupsi, tidak peduli yang dijerat orang di lingkungan Anda. Seharusnya pula, Anda mempelopori hadirnya azas pembuktian terbalik terhadap kejahatan korupsi yang sangat merusak sendi-sendi negara.

Bandung, 23 Mei 2014.
Aktivis Forum Gema 77-78, Ir. Syafril Sjofyan.
[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya