Berita

net

Politik

8 Ribu Pekerja Newmont Resah Diancam PHK

KAMIS, 22 MEI 2014 | 23:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pekerja PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) menentang rencana perusahaan mengurangi produksi dan merumahkan 90 persen karyawan.

Ketua Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Newmont Nusa Tenggara Zainuddin Wanden mengaku sudah empat hari ini berada di Jakarta untuk mempertanyakan nasib pekerja.

Dia menuturkan telah bertemu dengan Ketua DPR Marzuki Alie sebagai upaya untuk menyampaikan keresahan 8 ribu pekerja di PT NNT. Zainuddin khawatir lantaran bayang-bayang PHK sudah di depan mata. Dia menilai, ancaman merumahkan para pekerja itu bukan isapan jempol belaka.


"Sudah ada 173 pekerja yang saat ini dirumahkan sementara oleh manajemen," katanya kepada wartawan (Kamis, 22/5).

Selain sudah ada pekerja yang dirumahkan, beredar selebaran-selebaran yang meminta para pekerja untuk bersiap dirumahkan. Dia menjelaskan, saat ini PT NNT mulai mengurangi sejumlah kegiatan baik produksi maupun aktivitas lainnya.

"Nasib kami saat ini di ujung tanduk karena tidak ada penjualan konsentrat di kuartal pertama ini. Kalau pemerintah tidak memberi kelonggaran bea keluar, perusahaan bakal tutup operasi dan kami akan kehilangan mata pencaharian," tuturnya.

Zainudin juga meminta kepada pemerintah untuk mengantisipasi jika memang PHK diberlakukan oleh pihak PT NNT.  "Jika dampak buruk memang terjadi PHK besar-besaran, kami ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah, apakah Pemerintah sudah menyiapkan opsi untuk menampung korban PHK ini."

Zainudin menilai, dampak berkurangnya aktivitas PT NNT juga dirasakan oleh masyarakat lingkar tambang saat ini, dirinya melihat dampak sosialnya bagi masyarakat lokal. Ada puluhan ribu masyarakat lokal yang terkena dampak jika terjadi PHK. Dia beserta para pekerja di PT NNT mengaku sudah menerima pemberitahuan adanya penjadwalan operasi tambang itu. Menurut dia, sekitar 40 persen penghasilan pekerja akan berkurang.

"Sebenarnya sesuai ketentuan, sebelum dihentikan operasi harus berbicara dulu dengan kami. Prinsipnya, keputusan merumahkan karyawan itu harus dirundingkan dulu," ucapnya.[dem]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya