Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi dan Jusuf Kalla perlu membeberkan susunan kabinetnya sebelum Pilpres 9 Juli. Hal ini penting guna menepis anggapan publik terhadap praktik politik transaksional dan bagi-bagi kursi di antara partai politik pengusung.
Demikian disampaikan Fungsionaris DPP Partai Nasdem Despen Ompusunggu dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi (Kamis, 22/5).
Menurut dia, nama-nama dalam susunan kabinet akan membantu Jokowi-JK untuk meyakinkan rakyat pemilih sekaligus membuktikan konsistensi dan komitmen kepemimpinan model baru anti transaksional melalui kerjasama politik yang dibangun tanpa syarat sebagaimana didengungkan selama ini.
"Susunan kabinet bisa membuktikan sejauh mana kemandirian dan independensi Jokowi-JK untuk memimpin Indonesia bila nanti terpilih. Dari susunan kabinet akan jelas apakah seseorang menteri yang dipilih karena dia sebagai kader partai politik yang direkomendasikan institusinya sebagai imbalan ikut berkoalisi atau bagaimana," tutur Despen.
Pengurus Departemen Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem ini menuturkan, Jokowi-JK harus punya keberanian, ketegasan dan tidak boleh menyia-nyiakan momentum kepercayaan rakyat yang merindukan perubahan dengan memulainya dari susunan para kandidat yang akan mengisi portofolio kabinet berdasarkan track record kompetensi, kapasitas dan integritas secara transparan.
"Jangan lagi sekedar melihat isi tas atau dagang sapi bersama Parpol koalisi, untuk menempatkan seseorang dalam susunan kabinet, karena peran menteri sebagai eksekutor kebijakan sangatlah penting, untuk menjalankan agenda perubahan" ujar Despen.
Karena itu dia menyarankan agar elit Parpol pengusung Jokowi-JK ikut membuktikan jargon kerjasama politik tanpa syarat yang didengungkan Jokowi selama ini, bukan sekedar jualan atau bualan politik. Sebab, sangat penting dalam membangun akuntabilitas publik.
"Bila Jokowi-JK tidak memiliki keberanian membeberkan sebelum Pilpres, maka publik bakal curiga dan punya keraguan memilih karena jangan-jangan semuanya sama saja, mempraktekkan politik kepura-puraan dan pengelabuan publik lewat etalase pencitraan walau publik sebenarnya mahfum koalisi yang dibangun partai politik bukanlah gratis, melainkan bagi-bagi kursi kekuasaan," tandasnya.
[dem]
