Berita

Pilpres 2014, Jangan Lengah Urus Perekonomian

KAMIS, 22 MEI 2014 | 15:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Raja Sapta Oktohari mengingatkan stakeholder perekonomian Indonesia jangan sampai lengah di tengah kontestasi politik Pilpres 2014 yang saat ini berlangsung.

"Kami perlu mengingatkan bahwa ada tantangan perekonomian sangat besar, misalnya penerapan Asean Economic Community, masalah subsidi energy yang tiada habisnya, hingga masalah perburuhan," papar Okto kepada wartawan (Kamis, 22/5).   

AEC 2015 merupakan tantangan nyata yang akan dihadapi para pengusaha Indonesia. Bila para pengusaha tidak mewaspadai hal ini, pasar Indonesia akan menjadi sasaran ekspansi bagi para pengusaha di kawasan ASEAN.


"Indonesia memiliki pasar terbesar di kawasan ASEAN. Jangan sampai pasar ini dinikmatin oleh pengusaha dari luar," imbuh Okto.

Hal ini senada dengan visi misi yang dibawa oleh ke dua pasang calon presiden, yang mengusung tentang kemandirian ekonomi. Oleh karenanya HIPMI mengingatkan siapapun yang terpilih ke depan harus mampu meningkatkan daya saing perekonomian di Indonesia.

"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Jangan sampai visi misi para capres ini hanya jadi janji-janji belaka. Harus ada langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah perburuhan, angka kemiskinan, hingga masalah subsidi energy," ungkapnya.

Terkait masalah subsidi BBM, Okto menggarisbawahi bahwa isu ini telah menjadi masalah laten. Dimana setiap APBN yang disusun jebol, pemerintah selalu menuding permasalahan ini sebagai sumber permasalahannya.

"Masalah subsidi BBM sudah menjadi permasalahan klasik. Kita tidak bisa selamanya dibebani permasalahan ini. Jika misalnya harus dicabut ya dicabut saja. Jika berkutat dimasalah ini, kapan kita akan maju?" ujarnya.

HIPMI mengharapkan pemerintah mampu memberikan kepastian bagi para pelaku perekonomian. Dia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki prasyarat untuk menjadi negara maju. Namun sayang banyak permasalahan yang menghambat pembangunan nasional.  Masalah korupsi, perburuhan, pungli hingga birokrasi yang beribet membuat para pengusaha ragu melakukan ekspansi.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya