Berita

Pilpres 2014, Jangan Lengah Urus Perekonomian

KAMIS, 22 MEI 2014 | 15:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Raja Sapta Oktohari mengingatkan stakeholder perekonomian Indonesia jangan sampai lengah di tengah kontestasi politik Pilpres 2014 yang saat ini berlangsung.

"Kami perlu mengingatkan bahwa ada tantangan perekonomian sangat besar, misalnya penerapan Asean Economic Community, masalah subsidi energy yang tiada habisnya, hingga masalah perburuhan," papar Okto kepada wartawan (Kamis, 22/5).   

AEC 2015 merupakan tantangan nyata yang akan dihadapi para pengusaha Indonesia. Bila para pengusaha tidak mewaspadai hal ini, pasar Indonesia akan menjadi sasaran ekspansi bagi para pengusaha di kawasan ASEAN.


"Indonesia memiliki pasar terbesar di kawasan ASEAN. Jangan sampai pasar ini dinikmatin oleh pengusaha dari luar," imbuh Okto.

Hal ini senada dengan visi misi yang dibawa oleh ke dua pasang calon presiden, yang mengusung tentang kemandirian ekonomi. Oleh karenanya HIPMI mengingatkan siapapun yang terpilih ke depan harus mampu meningkatkan daya saing perekonomian di Indonesia.

"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Jangan sampai visi misi para capres ini hanya jadi janji-janji belaka. Harus ada langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah perburuhan, angka kemiskinan, hingga masalah subsidi energy," ungkapnya.

Terkait masalah subsidi BBM, Okto menggarisbawahi bahwa isu ini telah menjadi masalah laten. Dimana setiap APBN yang disusun jebol, pemerintah selalu menuding permasalahan ini sebagai sumber permasalahannya.

"Masalah subsidi BBM sudah menjadi permasalahan klasik. Kita tidak bisa selamanya dibebani permasalahan ini. Jika misalnya harus dicabut ya dicabut saja. Jika berkutat dimasalah ini, kapan kita akan maju?" ujarnya.

HIPMI mengharapkan pemerintah mampu memberikan kepastian bagi para pelaku perekonomian. Dia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki prasyarat untuk menjadi negara maju. Namun sayang banyak permasalahan yang menghambat pembangunan nasional.  Masalah korupsi, perburuhan, pungli hingga birokrasi yang beribet membuat para pengusaha ragu melakukan ekspansi.[dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya