Berita

Pilpres 2014, Jangan Lengah Urus Perekonomian

KAMIS, 22 MEI 2014 | 15:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Raja Sapta Oktohari mengingatkan stakeholder perekonomian Indonesia jangan sampai lengah di tengah kontestasi politik Pilpres 2014 yang saat ini berlangsung.

"Kami perlu mengingatkan bahwa ada tantangan perekonomian sangat besar, misalnya penerapan Asean Economic Community, masalah subsidi energy yang tiada habisnya, hingga masalah perburuhan," papar Okto kepada wartawan (Kamis, 22/5).   

AEC 2015 merupakan tantangan nyata yang akan dihadapi para pengusaha Indonesia. Bila para pengusaha tidak mewaspadai hal ini, pasar Indonesia akan menjadi sasaran ekspansi bagi para pengusaha di kawasan ASEAN.


"Indonesia memiliki pasar terbesar di kawasan ASEAN. Jangan sampai pasar ini dinikmatin oleh pengusaha dari luar," imbuh Okto.

Hal ini senada dengan visi misi yang dibawa oleh ke dua pasang calon presiden, yang mengusung tentang kemandirian ekonomi. Oleh karenanya HIPMI mengingatkan siapapun yang terpilih ke depan harus mampu meningkatkan daya saing perekonomian di Indonesia.

"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Jangan sampai visi misi para capres ini hanya jadi janji-janji belaka. Harus ada langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah perburuhan, angka kemiskinan, hingga masalah subsidi energy," ungkapnya.

Terkait masalah subsidi BBM, Okto menggarisbawahi bahwa isu ini telah menjadi masalah laten. Dimana setiap APBN yang disusun jebol, pemerintah selalu menuding permasalahan ini sebagai sumber permasalahannya.

"Masalah subsidi BBM sudah menjadi permasalahan klasik. Kita tidak bisa selamanya dibebani permasalahan ini. Jika misalnya harus dicabut ya dicabut saja. Jika berkutat dimasalah ini, kapan kita akan maju?" ujarnya.

HIPMI mengharapkan pemerintah mampu memberikan kepastian bagi para pelaku perekonomian. Dia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki prasyarat untuk menjadi negara maju. Namun sayang banyak permasalahan yang menghambat pembangunan nasional.  Masalah korupsi, perburuhan, pungli hingga birokrasi yang beribet membuat para pengusaha ragu melakukan ekspansi.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya