Berita

Pilpres 2014, Jangan Lengah Urus Perekonomian

KAMIS, 22 MEI 2014 | 15:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Raja Sapta Oktohari mengingatkan stakeholder perekonomian Indonesia jangan sampai lengah di tengah kontestasi politik Pilpres 2014 yang saat ini berlangsung.

"Kami perlu mengingatkan bahwa ada tantangan perekonomian sangat besar, misalnya penerapan Asean Economic Community, masalah subsidi energy yang tiada habisnya, hingga masalah perburuhan," papar Okto kepada wartawan (Kamis, 22/5).   

AEC 2015 merupakan tantangan nyata yang akan dihadapi para pengusaha Indonesia. Bila para pengusaha tidak mewaspadai hal ini, pasar Indonesia akan menjadi sasaran ekspansi bagi para pengusaha di kawasan ASEAN.


"Indonesia memiliki pasar terbesar di kawasan ASEAN. Jangan sampai pasar ini dinikmatin oleh pengusaha dari luar," imbuh Okto.

Hal ini senada dengan visi misi yang dibawa oleh ke dua pasang calon presiden, yang mengusung tentang kemandirian ekonomi. Oleh karenanya HIPMI mengingatkan siapapun yang terpilih ke depan harus mampu meningkatkan daya saing perekonomian di Indonesia.

"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Jangan sampai visi misi para capres ini hanya jadi janji-janji belaka. Harus ada langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah perburuhan, angka kemiskinan, hingga masalah subsidi energy," ungkapnya.

Terkait masalah subsidi BBM, Okto menggarisbawahi bahwa isu ini telah menjadi masalah laten. Dimana setiap APBN yang disusun jebol, pemerintah selalu menuding permasalahan ini sebagai sumber permasalahannya.

"Masalah subsidi BBM sudah menjadi permasalahan klasik. Kita tidak bisa selamanya dibebani permasalahan ini. Jika misalnya harus dicabut ya dicabut saja. Jika berkutat dimasalah ini, kapan kita akan maju?" ujarnya.

HIPMI mengharapkan pemerintah mampu memberikan kepastian bagi para pelaku perekonomian. Dia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki prasyarat untuk menjadi negara maju. Namun sayang banyak permasalahan yang menghambat pembangunan nasional.  Masalah korupsi, perburuhan, pungli hingga birokrasi yang beribet membuat para pengusaha ragu melakukan ekspansi.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya