Berita

jusuf kalla/net

Ternyata, JK Bisa Kembali Take Over Golkar...

RABU, 21 MEI 2014 | 10:28 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sikap Luhut Panjaitan yang mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar karena memilih mendukung duet Joko Widodo dan Jusuf Kalla perlu dihargai. Sikap Luhut ini pun perlu diikuti oleh pengurus Golkar lain yang pro Jokowi. Itu adalah bagian dari etika organisasi.

Demikian disampaikan pollster papan atas Denny JA mengomentari fenomena perpecahan di tubuh Golkar menjelang Pilpres 2014.

"Azas fair play tetap harus dijaga. Pengurus Golkar yang berbeda sikap dengan sikap resmi organisasi tentu harus mengundurkan diri," kata Denny JA .


"Namun sebagai kader Golkar, yang bukan pengurus, tentu tak harus mundur sebagai kader. Beda dengan pengurus, kader lebih bebas," sambungnya.

Belajar dari perpecahan internal Golkar pada 2004, jika pihak yang mundur menang di pilpres, maka mereka akan menjadi penguasa Golkar berikutnya. Di 2004, ketika Jusuf Kalla menang dalam Pilpres 2004 bersama SBY, ia segera mengambil alih Golkar dan menjadikan Golkar pendukung pemerintah terpilih.

"Akankah terulang kisah Golkar di 2014 ini, dimanaJusuf Kalla jika terpilih akan kembali take over kepengurusan Golkar? Tentu tak harus Jusuf Kalla yang menjadi ketua umumnya, tapi tokoh yang sehaluan politik dengannya," ujar Denny JA lagi.

Di sisi lain, bila Prabowo Subianto yang menang dalam Pilpres 2014, posisi Aburizal Bakrie justru aman dan semakin kuat.

"Bagi ARB, menang dan kalah di pilpres kali ini adalah to be or not ot be . Efeknya langsung ke jabatan ketum di kemudian hari. Bagi pengurus dan kader Golkar yang pro Jokowi ini juga to be or not to be. Mereka berupaya menang sekuat tenaga di pilpres," demikian Denny JA. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya