Berita

jusuf kalla/net

Ternyata, JK Bisa Kembali Take Over Golkar...

RABU, 21 MEI 2014 | 10:28 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sikap Luhut Panjaitan yang mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar karena memilih mendukung duet Joko Widodo dan Jusuf Kalla perlu dihargai. Sikap Luhut ini pun perlu diikuti oleh pengurus Golkar lain yang pro Jokowi. Itu adalah bagian dari etika organisasi.

Demikian disampaikan pollster papan atas Denny JA mengomentari fenomena perpecahan di tubuh Golkar menjelang Pilpres 2014.

"Azas fair play tetap harus dijaga. Pengurus Golkar yang berbeda sikap dengan sikap resmi organisasi tentu harus mengundurkan diri," kata Denny JA .


"Namun sebagai kader Golkar, yang bukan pengurus, tentu tak harus mundur sebagai kader. Beda dengan pengurus, kader lebih bebas," sambungnya.

Belajar dari perpecahan internal Golkar pada 2004, jika pihak yang mundur menang di pilpres, maka mereka akan menjadi penguasa Golkar berikutnya. Di 2004, ketika Jusuf Kalla menang dalam Pilpres 2004 bersama SBY, ia segera mengambil alih Golkar dan menjadikan Golkar pendukung pemerintah terpilih.

"Akankah terulang kisah Golkar di 2014 ini, dimanaJusuf Kalla jika terpilih akan kembali take over kepengurusan Golkar? Tentu tak harus Jusuf Kalla yang menjadi ketua umumnya, tapi tokoh yang sehaluan politik dengannya," ujar Denny JA lagi.

Di sisi lain, bila Prabowo Subianto yang menang dalam Pilpres 2014, posisi Aburizal Bakrie justru aman dan semakin kuat.

"Bagi ARB, menang dan kalah di pilpres kali ini adalah to be or not ot be . Efeknya langsung ke jabatan ketum di kemudian hari. Bagi pengurus dan kader Golkar yang pro Jokowi ini juga to be or not to be. Mereka berupaya menang sekuat tenaga di pilpres," demikian Denny JA. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya