Berita

Partai Demokrat Belum Final Jadi Oposisi atau Netral

SENIN, 19 MEI 2014 | 06:49 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tadi malam (Minggu, 18/5) lebih dari setengah peserta menginginkan agar untuk sementara Partai Demokrat mengambil sikap netral.

Netral yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak memilih Joko Widodo yang dicalonkan PDIP dan Prabowo Subianto yang dicalonkan Gerindra. Netral merupakan opsi terakhir dari empat opsi yang harus dipilih peserta Rapimnas.

Informasi yang diperoleh dari lantai lobi Hotel Sultan, tempat Rapimnas Demokrat berlangsung, mengatakan bahwa sekitar 56 persen peserta Rapimnas memilih opsi ini.


Adapun opsi pertama adalah memilih Jokowi. Opsi ini diikuti penjelasan bahwa hingga tadi malam PDIP tidak mengajak dan tidak menginginkan bekerjasama dengan Partai Demokrat.

Sementara opsi kedua adalah memilih Prabowo Subianto. Keterangan untuk opsi ini adalah Gerindra mengajak dan meminta berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Adapun opsi ketiga adalah memilih poros baru dan mengajukan capres sendiri. Dalam opsi ini dijelaskan posisi Partai Demokrat yang belum sepakat untuk membangun koalisi dan mencalonkan capres-cawapres sendiri.

Informasi lain yang diperoleh menyebutkan bahwa dinamika politik belum berakhir, dan kemungkinan besar akan semakin tinggi menjelang detik-detik terakhir pendaftaran capres hari Selasa besok (20/5).

Bagaimanapun juga dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat hal ihwal yang berkaitan dengan pemilihan calon presiden adalah domain kewenangan Ketua Majelis Tinggi yang juga Ketua Umum partai itu.

Angket yang digelar tadi malam hanya untuk menjaring aspirasi peserta Rapimnas dan tidak bersifat mengikat. Ia hanya menjadi bagian dari yang dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.

Kalau pun ada yang sudah bisa dipastikan adalah keputusan Demokrat untuk tidak mendukung koalisi yang dipimpin PDIP, terlepas apakah PDIP mencalonkan Jokowi atau tidak.

Sementara dua opsi lain masih terbuka. Yakni mendukung koalisi yang dipimpin Gerindra, atau membangun koalisi sendiri, baik dengan Parta Golkar, maupun dengan partai lain selagi itu memenuhi syarat dukungan minimal. [guh]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya