Jelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres, nama mantan Gubernu Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution diusulkan permerhati ekonomi menjadi cawapres Jokowi.
Bagaimana peluang Darmin dibanding nama-nama besar seperti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, dan nama-nama lain yang tengah digodok internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)?
Pengamat politik dari Charta Politika Arya Fernandes menilai Darmin akan sulit diterima PDIP, termasuk partai-partai yang sudah bergabung dengan poros Moncong Putih. Menurut dia, nama Darmin tidak muncul di Nasdem dan PKB.
"Selain itu, tidak pernah kedua partai itu atau PDIP mengeluarkan atau menyebutkan nama Darmin sebagai kandidat Cawapres. Jadi dalam penerimaan terhadap Darmin akan lemah," kata Arya di Jakarta (Sabtu, 17/5).
Kesulitan lainnya terkait penerimaan publik. Menurut Aria, pertarungan antara Jokowi dengan Prabowo akan ditentukan pula posisi yang menempati cawapres yang bakal diusung. Oleh karenanya posisi pendamping Jokowi harus bisa ikut memperkuat suara.
"Prediksi saya masih akan lemah, karena dalam setahun terakhir itu tingkat pengenalan Darmin itu lemah," pungkasnya.
Sebelumnya, pengamat ekonomi, Aviliani, mengatakan Darmin layak menjadi kandidat calon wakil presiden Jokowi. Darmin dinilai akan menjadi pelengkap peran Jokowi sebagai Presiden.
Aviliani beralasan, mantan Dirjen Pajak itu sebagai sosok yang mahir dalam hal ekonomi, baik makro maupun mikro. Darmin juga dikenal sebagai sosok yang bersih dari korupsi.
Sebelumnya, ekonom Faisal Basri, juga menyodorkan nama Darmin sebagai calon pendamping Jokowi. Menurut Faisal, Darmin layak karena pengalamannya di sektor ekonomi makro. Darmin juga dianggap ahli menggarap sektor riil dan moneter.
Selain itu, kata Faisal, Darmin merupakan sosok yang bersih dan tidak pernah terlibat kasus korupsi.
[dem]
