Berita

Politik

Darmin Nasution Layak Dampingi Jokowi

SABTU, 17 MEI 2014 | 17:24 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Nama mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution diwacanakan menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi pada saat-saat terakhir menjelang pendaftaran pasangan capres.

Darmin Nasution menambah daftar nama yang santer disebut-sebut layak menjadi pendamping Jokowi, setelah sebelumnya ada nama Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, dan juga Menteri Perindustrian MS Hidayat.

"Sosok Darmin layak mendampingi Jokowi. Darmin adalah orang yang cukup berpengalaman di bidang ekonomi serta memiliki rekam jejak yang jelas," kata pengamat ekonomi Aviliani kepada wartawan (Sabtu, 17/5).


Menurut Aviliani pengalaman Darmin sebagai profesional dapat diandalkan, dibuktikan dengan jabatan Gubernur BI dan Dirjen Pajak yang diembannya.  Dari sisi ekonomi, Darmin memiliki pemahaman dan penguasaan yang bagus, sementara dari segi struktural Darmin orang kuat.

Aviliani tidak manfikan pertimbangan yang akan diambil PDIP, terutama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam memutuskan pendamping Jokowi. Tapi, Aviliani berharap keputusan didasarkan pada pertimbangan bahwa tokoh yang mahir dalam hal ekonomi seperti halnya Wakil Presiden Boediono yang perlu dipilih.

Menurutnya, Jokowi dan Darmin bisa saling melengkapi. Sosok Darmin, kata Aviliani, perlu dipertimbangkan karena menurutnya dia orang yang tepat, dan tidak salah kalau dipilih.

"Kita kan butuh dunia internasional, Jokowi enggak dikenal dari sisi ekonomi. Tapi sisi kenyataanya kan dia bagus. Meskipun tetap harus dilihat juga dari sisi politiknya, partai itu nerima atau enggak," tandasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya