Berita

joko widodo/net

KASUS TRANSJAKARTA

Pencapresan Jokowi Terganjal Kasus TransJakarta?

SABTU, 17 MEI 2014 | 01:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Dua hari menjelang pendaftaran calon presiden periode 2014-2019 suhu politik di internal PDI Perjuangan dikabarkan semakin memanas. Kasus pengadaan bus TransJakarta menjadi salah satu kerikil yang mengganjal pembicaraan mengenai pencalonan Joko Widodo.

Kalangan internal mulai ada yang berani bersuara meminta agar surat perintah Megawati Soekarnoputri mengenai pencalonan Jokowi dicabut. Desakan ini menyusul pernyataan mantan Kadis Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengenai keterlibatan Jokowi.

Menurut Udar, adalah Jokowi yang memperkenalkan dirinya dengan Michael Bimo Putranto yang adalah makelar dalam pembelian bus TransJakarta ini.


Diberitakan, pihak Kejaksaan Agung yang mengusut kasus ini tampaknya tidak akan main-main. Jaksa Agung Basrie Arief, hari Jumat (16/5) mengatakan bahwa pihaknya akan memeriksa pihak-pihak yang tersangkut kasus ini, termasuk Gubernur DKI Joko Widodo.

"Setelah evaluasi nanti tahu kemana ini. Apa ada keterlibatan pihak lain atau bagaimana. Soal itu (memeriksa Jokowi) juga nanti ketahuan, nanti dievaluasi dulu,” kata Basrie.

Jokowi disebutkan meminta Bimo diamankan sebagai pemenang proyek TransJakarta. Karena itulah Udar menemani Bimo yang dikenal sebagai pengusaha Solo dan pentolan tim sukses Jokowi, menemui Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan di lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu mereka menyepakati komisi termasuk untuk Jokowi.

Jokowi sendiri tidak mau mengomentari pengakuan Udar itu. Dia berdalih hal ini sudah ditangani Kejaksaan Agung.

Sikap Jokowi berbeda dengan sikap Wagub Basuki T. Purnama alias Ahok yang mengatakan siap didengarkan sebagai saksi kapan saja. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya