Berita

Ketum Muhammadiyah Diharapkan Menahan Diri Bicara Politik

JUMAT, 16 MEI 2014 | 23:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pernyataan Din Syamsuddin bahwa Muhammadiyah tidak pada posisi memberikan restu kepada salah satu pasangan capres atau cawapres dinilai sangat tidak bermanfaat. Bahkan pernyataan itu bisa jadi merugikan Muhammadiyah secara kelembagaan. Apalagi di dalam salah satu pernyataannya, Din sepertinya sangat tendensius dengan salah seorang cawapres dari PAN.

"Saya khawatir, sikap tendensius seperti itu membuat masyarakat bisa salah tafsir. Sebab, pernyataan yang sangat personal itu seakan-akan merepresentasikan Muhammadiyah secara keseluruhan. Padahal di bawah, warga Muhammadiyah banyak yang menolak pernyataan itu. Mereka juga tidak paham maksud dan tujuannya," ujar Lesti Kasiati, Ketua Bidang Kader PP IPM.

Berkenaan dengan pencalonan Hatta Rajasa sebagai cawapres, Muhammadiyah diyakini akan mendukungnya. Pasalnya, selama ini Hatta Rajasa adalah sosok politisi birokrat yang paling rajin menghadiri acara-acara formal dan informal Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Din Syamsuddin sendiri mengetahui hal itu dan dipastikan tidak akan menyangkalnya.

Sejauh ini, semua orang tahu bahwa tidak ada persoalan antara Din Syamsuddin dengan Hatta Rajasa. Di banyak tempat, keduanya sering bertemu. Bahkan tidak jarang sama-sama memberikan sambutan dalam suatu acara yang sama.

"Soal ke Muhammadiyah, saya haqqul yakin bahwa Hatta Rajasa adalah ketua umum parpol yang paling banyak mengenal ketua-ketua PWM se-Indonesia. Selama ini, kalau kunjungan ke daerah, Hatta Rajasa tidak akan pernah lupa untuk bersilaturrahim dengan warga Muhammadiyah baik melalui acara formal maupun informal," kata dia lagi.

Din Syamsuddin diminta untuk tidak terlalu banyak memberikan pernyataan politik ke publik. Dengan membuat pernyataan seperti itu, Din Syamsuddin sendiri telah menggiring Muhammadiyah pada pusaran politik praktis. Dan itu bertentangan dengan pendapatnya sendiri yang mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak bekerja pada wilayah politik kekuasaan. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya