Berita

Ketum Muhammadiyah Diharapkan Menahan Diri Bicara Politik

JUMAT, 16 MEI 2014 | 23:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pernyataan Din Syamsuddin bahwa Muhammadiyah tidak pada posisi memberikan restu kepada salah satu pasangan capres atau cawapres dinilai sangat tidak bermanfaat. Bahkan pernyataan itu bisa jadi merugikan Muhammadiyah secara kelembagaan. Apalagi di dalam salah satu pernyataannya, Din sepertinya sangat tendensius dengan salah seorang cawapres dari PAN.

"Saya khawatir, sikap tendensius seperti itu membuat masyarakat bisa salah tafsir. Sebab, pernyataan yang sangat personal itu seakan-akan merepresentasikan Muhammadiyah secara keseluruhan. Padahal di bawah, warga Muhammadiyah banyak yang menolak pernyataan itu. Mereka juga tidak paham maksud dan tujuannya," ujar Lesti Kasiati, Ketua Bidang Kader PP IPM.

Berkenaan dengan pencalonan Hatta Rajasa sebagai cawapres, Muhammadiyah diyakini akan mendukungnya. Pasalnya, selama ini Hatta Rajasa adalah sosok politisi birokrat yang paling rajin menghadiri acara-acara formal dan informal Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Din Syamsuddin sendiri mengetahui hal itu dan dipastikan tidak akan menyangkalnya.

Sejauh ini, semua orang tahu bahwa tidak ada persoalan antara Din Syamsuddin dengan Hatta Rajasa. Di banyak tempat, keduanya sering bertemu. Bahkan tidak jarang sama-sama memberikan sambutan dalam suatu acara yang sama.

"Soal ke Muhammadiyah, saya haqqul yakin bahwa Hatta Rajasa adalah ketua umum parpol yang paling banyak mengenal ketua-ketua PWM se-Indonesia. Selama ini, kalau kunjungan ke daerah, Hatta Rajasa tidak akan pernah lupa untuk bersilaturrahim dengan warga Muhammadiyah baik melalui acara formal maupun informal," kata dia lagi.

Din Syamsuddin diminta untuk tidak terlalu banyak memberikan pernyataan politik ke publik. Dengan membuat pernyataan seperti itu, Din Syamsuddin sendiri telah menggiring Muhammadiyah pada pusaran politik praktis. Dan itu bertentangan dengan pendapatnya sendiri yang mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak bekerja pada wilayah politik kekuasaan. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya