Berita

joko widodo/net

PILPRES 2014

Ternyata Surat Jokowi untuk SBY Tidak Disertai Bukti Dukungan Koalisi

KAMIS, 15 MEI 2014 | 14:24 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai presiden periode 2014-2019 dari PDI Perjuangan masih menyimpan misteri.

Salah satu misteri terakhir terlihat dari sepucuk surat permohonan izin mencalonkan diri sebagai presiden yang diajukan Jokowi kepada Presiden SBY dalam pertemuan Selasa kemarin (13/5).

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa surat izin Jokowi itu tidak dilengkapi dengan lampiran surat dukungan dari partai-partai pendukung, baik dari Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun dari PDIP Perjuangan.


Surat dukungan dari ketiga partai itu dinilai substansial dan signifikan, dan bersifat menentukan. Pasalnya, surat yang diajukan Jokowi itu adalah surat izin kepada atasan berkaitan dengan pengajuan dirinya sebagai calon presiden.

Karena tentang pengajuan dirinya sebagai capres, maka dibutuhkan bukti-bukti yang memperlihatkan dirinya memang benar-benar diajukan sebagai calon presiden. Dan surat dukungan itu pun harus berasal dari partai atau koalisi partai yang menurut Konstitusi memenuhi syarat untuk mengajukan calon presiden.

Pertanyaannya, mengapa surat izin Jokowi tidak dilengkapi surat dukungan dari koalisi partai yang sudah disebut-sebut mencalonkan dirinya? Apakah memang ia sudah pasti dicalonkan? Atau, apakah ini memperlihatkan masih ada proses politik lain yang akan terjadi dan berdampak pada pencalonan Jokowi?

Wallahualam. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya