Berita

joko widodo/net

PILPRES 2014

Ternyata Surat Jokowi untuk SBY Tidak Disertai Bukti Dukungan Koalisi

KAMIS, 15 MEI 2014 | 14:24 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai presiden periode 2014-2019 dari PDI Perjuangan masih menyimpan misteri.

Salah satu misteri terakhir terlihat dari sepucuk surat permohonan izin mencalonkan diri sebagai presiden yang diajukan Jokowi kepada Presiden SBY dalam pertemuan Selasa kemarin (13/5).

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa surat izin Jokowi itu tidak dilengkapi dengan lampiran surat dukungan dari partai-partai pendukung, baik dari Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun dari PDIP Perjuangan.


Surat dukungan dari ketiga partai itu dinilai substansial dan signifikan, dan bersifat menentukan. Pasalnya, surat yang diajukan Jokowi itu adalah surat izin kepada atasan berkaitan dengan pengajuan dirinya sebagai calon presiden.

Karena tentang pengajuan dirinya sebagai capres, maka dibutuhkan bukti-bukti yang memperlihatkan dirinya memang benar-benar diajukan sebagai calon presiden. Dan surat dukungan itu pun harus berasal dari partai atau koalisi partai yang menurut Konstitusi memenuhi syarat untuk mengajukan calon presiden.

Pertanyaannya, mengapa surat izin Jokowi tidak dilengkapi surat dukungan dari koalisi partai yang sudah disebut-sebut mencalonkan dirinya? Apakah memang ia sudah pasti dicalonkan? Atau, apakah ini memperlihatkan masih ada proses politik lain yang akan terjadi dan berdampak pada pencalonan Jokowi?

Wallahualam. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya