Pemilihan Presiden sejatinya adalah gerbang konstitusional bagi masyarakat untuk memilih pemimpin. Salah satu persoalan krusial yang harus dihadapi lima tahun ke depan adalah persoalan ekonomi. Karenanya, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menantang para calon presiden mengumumkan platform ekonominya kepada masyarakat.
"Kami tidak ingin isu tentang ekonomi kerakyatan maupun pro wong cilik hanya jargon ataupun artifisial belaka. Masyarakat berhak mengetahui siapa saja tim ekonomi yang akan menerjemahkan platform ekonomi tersebut menjadi program pemerintah," ujar Ketua DPP Imam Hadi Kurnia dalam keterangan persnya (Rabu, 14/5).
Menurut dia, mengumumkan platform ekonomi dan tim ekonomi dalam kabinetnya bila terpilih nanti sangat penting agar masyarakat bisa menilai secara langsung keselarasan antara platform ekonomi calon presiden dengan calon menteri di bidang ekonomi nya kelak. Jangan sampai, dalam kampanyenya, seorang calon presiden berbicara tentang keberpihakan terhadap ekonomi rakyat, pasar tradisional maupun usaha kecil tapi faktanya di kebinet ternyata menteri tim ekonominya disesaki orang yang memilik kiblat ekonomi neoliberal.
"Kami mengapresiasi siapapun calon presiden yang berani membuka platform dan tim ekonominya kepada publik. Karena itu bentuk dari keseriusan nya membangun bangsa dan negara serta mensejahterakan masyarakat," kata Imam.
Menurut dia, DPP IKAPPI mendesak para calon presiden untuk mengumumkan tim ekonomi dalam kabinetnya paling lambat seminggu setelah penetapan sebagai calon presiden. Hal ini penting agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari komposisi dari tim ekonomi tersebut.
"Selaraskah atau tidak dengan platform ekonomi yang mereka kampanye kan. Terutama dalam hal keberpihakan terhadap ekonomi rakyat dan pasar tradisional," demikian Imam.
[dem]
