Berita

jusuf kalla

Mengapa Seperti Soeharto JK Tak Mau Regenerasi Kepemimpinan

RABU, 14 MEI 2014 | 18:40 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Salah satu kritik keras terhadap pemimpin Orde Baru Soeharto yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade adalah keengganannya melakukan regenerasi kepemimpinan nasional.

Soeharto menolak mengalihkan kekuasaan dan memberikan kesempatan kepada generasi yang lebih muda dan lebih mampu menghadapi tantangan jaman yang berubah.

Anehnya satu dekade setelah Soeharto jatuh, masih ada politisi senior yang ingin mempraktikkan hal itu. Lebih aneh lagi karena politisi senior itu adalah Jusuf Kalla yang selama ini mendapat penilaian baik di kalangan aktivis.


JK sudah malang melintang menjadi tokoh nasional. Ia adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar antara tahun 2005 hingga 2010. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dia juga menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri sebelum bersama Susilo Bambang Yudhoyono mengundurkan diri untuk ikut dalam pemilihan presiden 2004.

Di tahun 2009 JK berpasangan dengan Wiranto mencoba peruntungan di arena pilpres. Namun mereka kalah dari pasangan SBY-Boediono. JK tidak lantas hilang dari panggung nasional. Ia mendapatkan jabatan sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), dan belakangan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).

"Sekarang dia masih mau menjadi wakil presiden di usia 72 tahun. Lantas apa bedanya ia dengan Soeharto yang rakus kekuasaan dan menolak mengalihkan kepemimpinan nasional kepada generasi yang lebih muda?" ujar Kordinator Petisi 28 Haris Rusli Moti dalam keterangan yang diterima redaksi.

"Mestinya JK meniru Megawati Soekarnoputri yang mau menjadi king maker dengan memberi kesempatan kepada Jokowi," sambungnya.

JK, menurut Haris Rusli Moti harus diingatkan lagi bahwa salah satu kesalahan besar Soeharto adalah menghambat regenerasi kepemimpinan.

Sayang kalau di usia senja, JK akan dikenang sebagai politisi yang kemaruk jabatan, katanya lagi. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya