Berita

jusuf kalla

Mengapa Seperti Soeharto JK Tak Mau Regenerasi Kepemimpinan

RABU, 14 MEI 2014 | 18:40 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Salah satu kritik keras terhadap pemimpin Orde Baru Soeharto yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade adalah keengganannya melakukan regenerasi kepemimpinan nasional.

Soeharto menolak mengalihkan kekuasaan dan memberikan kesempatan kepada generasi yang lebih muda dan lebih mampu menghadapi tantangan jaman yang berubah.

Anehnya satu dekade setelah Soeharto jatuh, masih ada politisi senior yang ingin mempraktikkan hal itu. Lebih aneh lagi karena politisi senior itu adalah Jusuf Kalla yang selama ini mendapat penilaian baik di kalangan aktivis.


JK sudah malang melintang menjadi tokoh nasional. Ia adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar antara tahun 2005 hingga 2010. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dia juga menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri sebelum bersama Susilo Bambang Yudhoyono mengundurkan diri untuk ikut dalam pemilihan presiden 2004.

Di tahun 2009 JK berpasangan dengan Wiranto mencoba peruntungan di arena pilpres. Namun mereka kalah dari pasangan SBY-Boediono. JK tidak lantas hilang dari panggung nasional. Ia mendapatkan jabatan sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), dan belakangan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).

"Sekarang dia masih mau menjadi wakil presiden di usia 72 tahun. Lantas apa bedanya ia dengan Soeharto yang rakus kekuasaan dan menolak mengalihkan kepemimpinan nasional kepada generasi yang lebih muda?" ujar Kordinator Petisi 28 Haris Rusli Moti dalam keterangan yang diterima redaksi.

"Mestinya JK meniru Megawati Soekarnoputri yang mau menjadi king maker dengan memberi kesempatan kepada Jokowi," sambungnya.

JK, menurut Haris Rusli Moti harus diingatkan lagi bahwa salah satu kesalahan besar Soeharto adalah menghambat regenerasi kepemimpinan.

Sayang kalau di usia senja, JK akan dikenang sebagai politisi yang kemaruk jabatan, katanya lagi. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya