Berita

jusuf kalla

Ternyata JK dan Jokowi Tak Cocok Secara Chemistry

RABU, 14 MEI 2014 | 05:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Jusuf Kalla dan Joko Widodo tak punya hubungan kimiawi atau chemistry yang cocok. Terlebih dalam hal perjuangan menegakkan ajaran Trisakti.

Demikian disampaikan peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, dalam perbincangan dengan redaksi.

"Kalau kita pikir-pikir lagi, JK dan Jokowi ini tidak cocok secara chemistry. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai implementasi Trisakti. Jangan-jangan JK pun tak peduli pada Trisakti," ujarnya.


Satu dari tiga poin penting dalam a jaran Trisakti adalah berdikari di bidang ekonomi. Bila diamati lebih lanjut, banyak jalan pikiran dan keputusan JK ketika berkuasa sebagai wakil presiden mendampingi SBY yang bertentangan dengan konsep berdikari ini.

Dari kebijakan-kebijakannya itu, JK terlihat lebih sebagai pendukung penganut paham pasar bebas atau neoliberalisme, termasuk dalam soal penentuan harga BBM.



"JK adalah tokoh yang paling konsisten mencabut subsidi BBM. Padahal, selama 10 tahun terakhir PDI Perjuangan konsisten menolak pencabutan subsidi BBM," ujar Gede Sandra.

Selain itu, menggandeng JK akan membuat PDIP tampak sebagai partai yang takut kalah dan oportunis belaka. Pendukung PDIP dan Jokowi tentu masih ingat bahwa JK pernah berkuasa bersama SBY. Dan ketika itu, PDIP secara konsisten menentang kebijakan ekonomi JK yang tidak pro rakyat. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya