Berita

Joko widodo/net

Jangan Sampai Jokowi Digandengkan dengan Tokoh yang Menggerus Dukungan

SELASA, 13 MEI 2014 | 23:34 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Elit PDI Perjuangan dan calon presiden partai itu, Joko Widodo, diminta ekstra hati-hati dan tidak terburu-buru menetapkan calon wakil presiden. Pertarungan semakin seru, sementara lawan semakin kuat.

Kesalahan dalam memilih pasangan bisa berakibat fatal dan membuyarkan impian.

Salah satu yang perlu diperhatikan elit PDIP dan Jokowi dengan ekstra sungguh-sungguh adalah basis dukungan riil bakal cawapres.


"Jokowi harus benar-benar didampingi tokoh yang bisa menambah basis dukungan Jokowi dan PDIP, bukan sebaliknya yang akan menggerus," kata peneliti Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra.

"Jangan tergoda dengan tokoh yang dikesankan memiliki dukungan luas, tetapi ternyata tidak," kata dia lagi.

Menurutnya, segelintir elit PDIP saat ini tengah memaksakan Jusuf Kalla sebagai pasangan Jokowi dengan pertimbangan JK memiliki basis dukungan yang besar yang bisa menambah kekuatan pasangan itu di arena pilpres.

Pandangan ini, sebut Gede Sandra, jelas keliru dan menyesatkan. JK, sebutnya, memang memiliki popularitas yang lumayan. Tetapi bukan untuk elektabilas.

"Tentu banyak yang mengenalnya, karena ia pernah lima tahun jadi wakil presiden, dan beberapa tahun jadi menteri. Tetapi keterkenalan tidak begitu saja berbanding lurus dengan keterpilihan. Buktinya, JK kalah total di arena pemilihan presiden 2009.

Mengapa popularitas JK tidak berbanding lurus dengan keterpilihannya?

Kata Gede Sandra lagi, JK dikenal karena kontroversinya. Baik karena kebijakannya yang dinilai kerap menambah kesulitan rakyat kecil, juga karena "keberaniannya" menerobos dan berseberangan dengan atasan. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya