Berita

Joko widodo/net

Jangan Sampai Jokowi Digandengkan dengan Tokoh yang Menggerus Dukungan

SELASA, 13 MEI 2014 | 23:34 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Elit PDI Perjuangan dan calon presiden partai itu, Joko Widodo, diminta ekstra hati-hati dan tidak terburu-buru menetapkan calon wakil presiden. Pertarungan semakin seru, sementara lawan semakin kuat.

Kesalahan dalam memilih pasangan bisa berakibat fatal dan membuyarkan impian.

Salah satu yang perlu diperhatikan elit PDIP dan Jokowi dengan ekstra sungguh-sungguh adalah basis dukungan riil bakal cawapres.


"Jokowi harus benar-benar didampingi tokoh yang bisa menambah basis dukungan Jokowi dan PDIP, bukan sebaliknya yang akan menggerus," kata peneliti Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra.

"Jangan tergoda dengan tokoh yang dikesankan memiliki dukungan luas, tetapi ternyata tidak," kata dia lagi.

Menurutnya, segelintir elit PDIP saat ini tengah memaksakan Jusuf Kalla sebagai pasangan Jokowi dengan pertimbangan JK memiliki basis dukungan yang besar yang bisa menambah kekuatan pasangan itu di arena pilpres.

Pandangan ini, sebut Gede Sandra, jelas keliru dan menyesatkan. JK, sebutnya, memang memiliki popularitas yang lumayan. Tetapi bukan untuk elektabilas.

"Tentu banyak yang mengenalnya, karena ia pernah lima tahun jadi wakil presiden, dan beberapa tahun jadi menteri. Tetapi keterkenalan tidak begitu saja berbanding lurus dengan keterpilihan. Buktinya, JK kalah total di arena pemilihan presiden 2009.

Mengapa popularitas JK tidak berbanding lurus dengan keterpilihannya?

Kata Gede Sandra lagi, JK dikenal karena kontroversinya. Baik karena kebijakannya yang dinilai kerap menambah kesulitan rakyat kecil, juga karena "keberaniannya" menerobos dan berseberangan dengan atasan. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya