Berita

Politik

Megawati Galau Pilih Cawapres Jokowi

SENIN, 12 MEI 2014 | 20:07 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kelambanan PDIP mengumumkan calon wakil presiden pendamping Joko Widodo alias Jokowi diprediksi akibat kegalauan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kegalauan Megawati muncul karena masih kuatnya dukungan arus 'dalam' partai yang menginginkan "trah Soekarno" yang menjadi pendamping Jokowi.

"Trah Soekarno yang diinginkan jadi cawapres Jokowi adalah Puan Maharani. Puan sebagai "Putri Mahkota" Megawati diyakini oleh kalangan internal PDIP mempunyai kemampuan sebagai wapres," ujar pengamat politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga kepada redaksi (Senin, 12/5).

Prediksi lainnya, kata Andi William, kegalauan Megawati karena mendengarkan banyaknya "bisikan" dari orang-orang di sekitarnya yang menjadi 'tim sukses' figur ekternal yang menginginkan menjadi cawapres Jokowi. Para pembisik misalnya 'merayu' Megawati dengan alasan orang yang disodorkannya tepat menjadi cawapres Jokowi karena berpengalaman, mewakili kalangan Islam dan Indonesia timur.


Menurut Andi William, kegalauan Megawati juga akibat partai-partai pendukung Jokowi sebagai capres, yakni Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sudah tentu permintaan kedua partai tersebut mesti dipenuhi karena tanpa mereka tiket pencapresan Jokowi raib.

Akibat buruk dari posisi tersebut, kata Andi William, Megawati bisa menunjuk cawapres yang merugikan Jokowi di Pilpres 9 Juli mendatang. Untuk itu dia menyarankan Megawati sesegera mungkin mengumumkan cawapres dan membentuk tim sukses pemenangan bersama dengan partai pendukung. Bukan justru partai pendukung membuat tim sukses masing-masing.

"Selain itu partai pendukung juga dapat melakukan konsolidasi secara efektif, dengan menggerakkan mesin-mesin politiknya di tingkat akar rumput," demikian Andi William.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya