Berita

Politik

DPR Tuding WHO Ambil Untung dari Kasus Virus MERS

SENIN, 12 MEI 2014 | 15:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh menuding badan kesehatan dunia WHO mencoba mengambil keuntungan dari merebaknya virus MERS.

WHO, kata dia, sengaja tidak mengeluarkan vaksin saat ini karena tengah melihat peluang negara-negara mana saja yang akan berinvestasi dalam pembuatan vaksin virus MERS.

"WHO ini akal-akalan dan sedang cari keuntungan buat investasi karena sampai saat ini belum mengeluarkan vaksin virus MERS-CoV. Seharusnya, WHO segera mengeluarkan vaksinnya agar virus ini dapat diatasi," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 12/5).


Menurutnya, banyak kepentingan “bisnis” dalam pembuatan vaksin virus MERS dikarenakan biaya pembuatan tidak murah, bisa sampai triliunan rupiah. Karena itu, WHO tidak begitu saja asal mengeluarkan vaksin tanpa memikirkan untung-ruginya.

"Ini (vaksin virus MERS-CoV) kepentingan bisnis sekali, Indonesia jangan terpengaruh oleh kepentingan asing," tegasnya.

Poempida melanjutkan, dari sisi teknologi Indonesia mampu membuat vaksin virus tersebut karena memiliki pabrik vaksin virus flu burung, meskipun saat ini sedang bermasalah dan tidak bisa digunakan kembali. Namun, hal itu tentu membutuhkan biaya yang sangat besar.

Korban virus MERS-CoV  77 orang dari total 15 ribu jamaah umrah Indonesia setiap tahunnya, lebih besar korban virus flu burung yaitu 200 orang. Korbannya hanya di bawah 1 persen.

"Buat apa bikin vaksin sendiri, mendingkan buat vaksin DBD (Demam Berdarah Dengue) atau AIDS yang korbannya sudah banyak di Indonesia," jelasnya. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya