Berita

Politik

DPR Tuding WHO Ambil Untung dari Kasus Virus MERS

SENIN, 12 MEI 2014 | 15:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh menuding badan kesehatan dunia WHO mencoba mengambil keuntungan dari merebaknya virus MERS.

WHO, kata dia, sengaja tidak mengeluarkan vaksin saat ini karena tengah melihat peluang negara-negara mana saja yang akan berinvestasi dalam pembuatan vaksin virus MERS.

"WHO ini akal-akalan dan sedang cari keuntungan buat investasi karena sampai saat ini belum mengeluarkan vaksin virus MERS-CoV. Seharusnya, WHO segera mengeluarkan vaksinnya agar virus ini dapat diatasi," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 12/5).


Menurutnya, banyak kepentingan “bisnis” dalam pembuatan vaksin virus MERS dikarenakan biaya pembuatan tidak murah, bisa sampai triliunan rupiah. Karena itu, WHO tidak begitu saja asal mengeluarkan vaksin tanpa memikirkan untung-ruginya.

"Ini (vaksin virus MERS-CoV) kepentingan bisnis sekali, Indonesia jangan terpengaruh oleh kepentingan asing," tegasnya.

Poempida melanjutkan, dari sisi teknologi Indonesia mampu membuat vaksin virus tersebut karena memiliki pabrik vaksin virus flu burung, meskipun saat ini sedang bermasalah dan tidak bisa digunakan kembali. Namun, hal itu tentu membutuhkan biaya yang sangat besar.

Korban virus MERS-CoV  77 orang dari total 15 ribu jamaah umrah Indonesia setiap tahunnya, lebih besar korban virus flu burung yaitu 200 orang. Korbannya hanya di bawah 1 persen.

"Buat apa bikin vaksin sendiri, mendingkan buat vaksin DBD (Demam Berdarah Dengue) atau AIDS yang korbannya sudah banyak di Indonesia," jelasnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya