Berita

Denny JA/net

SURVEI POLITIK

Mengapa Denny JA Harus Bertanggung Jawab...

MINGGU, 11 MEI 2014 | 20:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penetapan perolehan suara Pemilu 2014 secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesungguhnya merupakan ujian bagi lembaga-lembaga survei yang ikut ambil bagian dalam memprediksi hasil pemilu juga dalam melakukan penghitungan cepat atau quick count.

Semakin dekat jarak prediksi dan QC yang dilakukan lembaga survei dengan hasil final count yang dilakukan KPU, semakin kredibel lembaga survei itu, dan semakin patut untuk dipercaya publik. Sebaliknya, semakin jauh dengan hasil FC KPU semakin tidak kredibel lembaga survei dan semakin tidak pantas dipercaya publik.

Demikian yang dapat disimpulkan dari pertanggungjawaban yang disampaikan pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA terhadap hasil survei dan QC Pemilu 2014 yang dilakukan LSI.


"Tanggal 9 Mei 2014, KPU mengumumkan hasil resmi pemilu legislatif. Saat itulah semua prediksi dan quick count lembaga survei diuji," ujarnya Denny JA.

Dia mengatakan, hasil QC pemilu yang dilakukan lembaga survei sejauh ini sudah menjadi pegangan partai politik dalam menegosiasikan tiket calon presiden. Celaka bila partai politik menggunakan survei dan QC yang dilakukan lembaga survei yang tidak kredibel.

"Jika menunggu hasil resmi KPU, negosiasi antar partai dan tokoh sudah sangat terlambat. Tapi akuratkah prediksi hasil survei sebelum pileg dan QC setelah pileg?  Bisakah hasil mereka dipercaya?" kata Denny JA lagi.

Tahun 2006 lalu Rakyat Merdeka Online memberikan penghargaan Political Entrepreneur atas peranannya memperkenalkan survei dalam praktik demokrasi Indonesia.

Denny JA membandingkan hasil survei LSI yang diumumkan di Harian Rakyat Merdeka pada H-1 dan Hari H. Survei LSI dan hasil FC KPU hanya berbeda untuk perolehan suara Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

LSI memperkirakan Partai Golkar mendapatkan lebih dari 16 persen suara. Tapi ternyata Golkar mendapatkan 14,75 persen suara. Sementara untuk PKB, survei LSI memperkirakan partai itu akan memperoleh suara antara 3,5 persen hingga 8 persen. Dari hasil penghitungan KPU memperlihatan PKB memproleh 9,04 persen.

"Untuk prediksi survei, dari 12 partai yang diprediksi, perolehan 10 partai sangat akurat. Prediksi dua partai lainnya hanya berbeda 1,2 persen. Ini bisa dikategorikan dahsyat untuk sebuah ilmu sosial yang  memprediksi apa yang belum terjadi," katanya.

Adapun hasil QC yang dilakukan LSI dan diumumkan di TVOne memperlihatkan perbedaan yang begitu tipis dengan hasil penghitungan KPU.

"Sedangkan untuk QC semua rangking partai sama dengan dengan hasil penghitungan suara di KPU. Sedangkan hasil perolehan suara selisihnya beragam, mulai dari 0,01 persen sampai 0,8 persen. Rata-rata selisih absolut 0,24 persen, atau masih di bawah 0,5 persen sesuai yang diklaim ketika QC diumumkan," kata Denny JA lagi.

Dia juga mengatakan bahwa barangkali kini LSI menjadi  lembaga survei dan konsultan politik yang  paling besar diukur dari publikasi juga dari  jumlah klien.

"Justru karena itu, LSI harus  bertanggung jawab secara akademik atas publikasinya. Publik harus ikut menguji," demikian Denny JA yang tahun lalu meraih Democracy Award dari Rakyat Merdeka Online ini. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya