Berita

Denny JA/net

SURVEI POLITIK

Mengapa Denny JA Harus Bertanggung Jawab...

MINGGU, 11 MEI 2014 | 20:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penetapan perolehan suara Pemilu 2014 secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesungguhnya merupakan ujian bagi lembaga-lembaga survei yang ikut ambil bagian dalam memprediksi hasil pemilu juga dalam melakukan penghitungan cepat atau quick count.

Semakin dekat jarak prediksi dan QC yang dilakukan lembaga survei dengan hasil final count yang dilakukan KPU, semakin kredibel lembaga survei itu, dan semakin patut untuk dipercaya publik. Sebaliknya, semakin jauh dengan hasil FC KPU semakin tidak kredibel lembaga survei dan semakin tidak pantas dipercaya publik.

Demikian yang dapat disimpulkan dari pertanggungjawaban yang disampaikan pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA terhadap hasil survei dan QC Pemilu 2014 yang dilakukan LSI.


"Tanggal 9 Mei 2014, KPU mengumumkan hasil resmi pemilu legislatif. Saat itulah semua prediksi dan quick count lembaga survei diuji," ujarnya Denny JA.

Dia mengatakan, hasil QC pemilu yang dilakukan lembaga survei sejauh ini sudah menjadi pegangan partai politik dalam menegosiasikan tiket calon presiden. Celaka bila partai politik menggunakan survei dan QC yang dilakukan lembaga survei yang tidak kredibel.

"Jika menunggu hasil resmi KPU, negosiasi antar partai dan tokoh sudah sangat terlambat. Tapi akuratkah prediksi hasil survei sebelum pileg dan QC setelah pileg?  Bisakah hasil mereka dipercaya?" kata Denny JA lagi.

Tahun 2006 lalu Rakyat Merdeka Online memberikan penghargaan Political Entrepreneur atas peranannya memperkenalkan survei dalam praktik demokrasi Indonesia.

Denny JA membandingkan hasil survei LSI yang diumumkan di Harian Rakyat Merdeka pada H-1 dan Hari H. Survei LSI dan hasil FC KPU hanya berbeda untuk perolehan suara Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

LSI memperkirakan Partai Golkar mendapatkan lebih dari 16 persen suara. Tapi ternyata Golkar mendapatkan 14,75 persen suara. Sementara untuk PKB, survei LSI memperkirakan partai itu akan memperoleh suara antara 3,5 persen hingga 8 persen. Dari hasil penghitungan KPU memperlihatan PKB memproleh 9,04 persen.

"Untuk prediksi survei, dari 12 partai yang diprediksi, perolehan 10 partai sangat akurat. Prediksi dua partai lainnya hanya berbeda 1,2 persen. Ini bisa dikategorikan dahsyat untuk sebuah ilmu sosial yang  memprediksi apa yang belum terjadi," katanya.

Adapun hasil QC yang dilakukan LSI dan diumumkan di TVOne memperlihatkan perbedaan yang begitu tipis dengan hasil penghitungan KPU.

"Sedangkan untuk QC semua rangking partai sama dengan dengan hasil penghitungan suara di KPU. Sedangkan hasil perolehan suara selisihnya beragam, mulai dari 0,01 persen sampai 0,8 persen. Rata-rata selisih absolut 0,24 persen, atau masih di bawah 0,5 persen sesuai yang diklaim ketika QC diumumkan," kata Denny JA lagi.

Dia juga mengatakan bahwa barangkali kini LSI menjadi  lembaga survei dan konsultan politik yang  paling besar diukur dari publikasi juga dari  jumlah klien.

"Justru karena itu, LSI harus  bertanggung jawab secara akademik atas publikasinya. Publik harus ikut menguji," demikian Denny JA yang tahun lalu meraih Democracy Award dari Rakyat Merdeka Online ini. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya