Berita

Ternyata Ada Pesan agar Megaskandal Bank Century Tidak Menyinggung NKRI

SABTU, 10 MEI 2014 | 23:54 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Salah satu hal yang menyebabkan upaya membongkar megaskandal danatalangan untuk Bank Century berlarut-larutadalah kualitas audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adalah DPR RI yag meminta BPK mengaudit bailout Bank Century. Ketika itu DPR dipimpin Agung Laksono dan BPK dipimpin oleh Anwar Nasution. Tetapi Anwar segera pensiun, dan pimpinan BPK diambil alih oleh Hadi Purnomo yang baru-baru ini menjadi tersangka dalam kasus pajak BCA. Adapun Wakil Ketua BPK ketika itu adalah Taufiequrrachman Ruki. Alumni terbaik Akpol angkatan 1971 itu juga dikenal sebagai salah seorang sahabat baik Presiden SBY.

Menurut ekonom senior Rizal Ramli, ada pesan khusus agar megaskandal ini tidak menyentuh "NKRI". Hadi Purnomo yang baru menjadi Ketua BPK pun mengikuti pesan itu.


"Akhirnya BPK tidak mengaudit aliran dana secara detil. Padahal jika ikut model investigasi dalam kasus Bank Bali yang mengaudit aliran dana, dalam waktu enam minggu akan ketahuan kemana saja uang Century mengalir," ujar Rizal Ramli.

"Kok bisa butuhnya hanya sekitar Rp 2 triliun atau setara dana pihak ketiga, malah disuntik Rp 6,7 triliun dan itu berlangsung selama delapan bulan sampai Juli 2009," sambungnya.

Rizal Ramli yang mantan menko Ekuin di era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan, bailout di negara manapun biasanya dilakukan dalam satu atau dua hari.

"Belum pernah ditemukan di negara manapun kasus bailout selama delapan bulan dan uangnya ditarik pelan-pelan sampai bengkak begitu besar. Jadi, kalau aliran dana yang diaudit akan terlihat jelas pemanfaatan sesungguhnya," demikian Rizal Ramli. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya