Berita

Ternyata Ada Pesan agar Megaskandal Bank Century Tidak Menyinggung NKRI

SABTU, 10 MEI 2014 | 23:54 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Salah satu hal yang menyebabkan upaya membongkar megaskandal danatalangan untuk Bank Century berlarut-larutadalah kualitas audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adalah DPR RI yag meminta BPK mengaudit bailout Bank Century. Ketika itu DPR dipimpin Agung Laksono dan BPK dipimpin oleh Anwar Nasution. Tetapi Anwar segera pensiun, dan pimpinan BPK diambil alih oleh Hadi Purnomo yang baru-baru ini menjadi tersangka dalam kasus pajak BCA. Adapun Wakil Ketua BPK ketika itu adalah Taufiequrrachman Ruki. Alumni terbaik Akpol angkatan 1971 itu juga dikenal sebagai salah seorang sahabat baik Presiden SBY.

Menurut ekonom senior Rizal Ramli, ada pesan khusus agar megaskandal ini tidak menyentuh "NKRI". Hadi Purnomo yang baru menjadi Ketua BPK pun mengikuti pesan itu.


"Akhirnya BPK tidak mengaudit aliran dana secara detil. Padahal jika ikut model investigasi dalam kasus Bank Bali yang mengaudit aliran dana, dalam waktu enam minggu akan ketahuan kemana saja uang Century mengalir," ujar Rizal Ramli.

"Kok bisa butuhnya hanya sekitar Rp 2 triliun atau setara dana pihak ketiga, malah disuntik Rp 6,7 triliun dan itu berlangsung selama delapan bulan sampai Juli 2009," sambungnya.

Rizal Ramli yang mantan menko Ekuin di era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan, bailout di negara manapun biasanya dilakukan dalam satu atau dua hari.

"Belum pernah ditemukan di negara manapun kasus bailout selama delapan bulan dan uangnya ditarik pelan-pelan sampai bengkak begitu besar. Jadi, kalau aliran dana yang diaudit akan terlihat jelas pemanfaatan sesungguhnya," demikian Rizal Ramli. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya