Berita

presiden sby/net

Poros Baru Bisa Bikin SBY Telan Pil Pahit

SABTU, 10 MEI 2014 | 18:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden SBY diminta berhati-hati terhadap berbagai masukan yang memintanya melakukan terobosan dengan mencalonkan salah seorang peserta konvensi Partai Demokrat dalam bursa capres yang sedang hangat dibicarakan.

Saran itu antara lain disampaikan pengamat politik CSIS J. Kristiadi. Saran seperti itu dinilai sangat dangkal mengingat poros kekuatan masih didominasi oleh kubu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Mustahil poros baru yang dibentuk SBY mampu mengalahkan kedua kubu itu.

"Untuk apa bikin poros baru jika hanya untuk menelan pil pahit? Bukankah untuk membuat poros baru itu perlu pertimbangan luas dan mendalam, mulai dari faktor popularitas sampai pendanaan," demikian disampaikan Abdul Rahman Syahputra, Pengurus Harian Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik, sesaat lalu (Sabtu petang, 10/5).


Menurut Putra, pendapat J. Kristiadi ini diduga memiliki motivasi khusus. Dapat diduga bahwa saran itu dimaksudkan agar SBY betul-betul tergoda untuk membuat poros baru. Dengan begitu, salah satu kekuatan kedua kubu itu akan mengendor sehingga dapat memuluskan salah satu kandidat capres.

Lagi pula, lanjut Putra, SBY adalah politisi senior yang sudah sangat paham peta politik di tanah air. Karena itu, SBY pasti lebih tahu apa yang mesti dilakukan. Apalagi, di sekeliling SBY banyak para penasehat politik yang senantiasa dapat diajak untuk berdiskusi terkait masalah ini.

"Bisa saja hari ini SBY sudah melirik salah satu capres potensial menang. Tentu akan lebih santai jika SBY memperkuat kekuatan mereka. Yang jelas, SBY masih play maker dalam pentas politik nasional. Tidak usah diajar-ajarin-lah," demikian Putra. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya