Berita

presiden sby/net

Poros Baru Bisa Bikin SBY Telan Pil Pahit

SABTU, 10 MEI 2014 | 18:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden SBY diminta berhati-hati terhadap berbagai masukan yang memintanya melakukan terobosan dengan mencalonkan salah seorang peserta konvensi Partai Demokrat dalam bursa capres yang sedang hangat dibicarakan.

Saran itu antara lain disampaikan pengamat politik CSIS J. Kristiadi. Saran seperti itu dinilai sangat dangkal mengingat poros kekuatan masih didominasi oleh kubu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Mustahil poros baru yang dibentuk SBY mampu mengalahkan kedua kubu itu.

"Untuk apa bikin poros baru jika hanya untuk menelan pil pahit? Bukankah untuk membuat poros baru itu perlu pertimbangan luas dan mendalam, mulai dari faktor popularitas sampai pendanaan," demikian disampaikan Abdul Rahman Syahputra, Pengurus Harian Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik, sesaat lalu (Sabtu petang, 10/5).


Menurut Putra, pendapat J. Kristiadi ini diduga memiliki motivasi khusus. Dapat diduga bahwa saran itu dimaksudkan agar SBY betul-betul tergoda untuk membuat poros baru. Dengan begitu, salah satu kekuatan kedua kubu itu akan mengendor sehingga dapat memuluskan salah satu kandidat capres.

Lagi pula, lanjut Putra, SBY adalah politisi senior yang sudah sangat paham peta politik di tanah air. Karena itu, SBY pasti lebih tahu apa yang mesti dilakukan. Apalagi, di sekeliling SBY banyak para penasehat politik yang senantiasa dapat diajak untuk berdiskusi terkait masalah ini.

"Bisa saja hari ini SBY sudah melirik salah satu capres potensial menang. Tentu akan lebih santai jika SBY memperkuat kekuatan mereka. Yang jelas, SBY masih play maker dalam pentas politik nasional. Tidak usah diajar-ajarin-lah," demikian Putra. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya