Berita

Boediono Mendiamkan Isu Utang Piutang Budi Mulya-Robert Tantular

JUMAT, 09 MEI 2014 | 17:18 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Wakil Presiden Boediono mengaku tahu kabar Budi Mulya menerima uang Rp 1 miliar dari pemilik Bank Century Robert Tantular dari pemberitaan.

"Saya baca," kata Boediono menjawab pertanyaan seorang hakim anggota saat bersaksi untuk terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tipikor Jakarta (Jumat, 9/5).

Saat ramai pemberitaan itu Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia, sedangkan Budi Mulya sebagai bawahannya, menjabat Direktur Deputi Gubernur Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Bank Indonesia.


Boediono tak bisa memastikan kapan tepatnya tahu isu penerimaan uang oleh Budi Mulya tersebut.

"Haduh lupa yang mulia. Tapi ada berita itu kemudian ada proses hukum," jawab Boediono.

Yang ingin dikorek hakim dari Boediono ternyata masalah lain terkait dengan dua pertanyaan ringan itu. Hakim ingin tahu apa tindakan yang dilakukan Boediono saat ramai pemberitaan ada uang mengalir Rp 1 miliar dari Robert Tantular kepada Budi Mulya. Bukankah selaku Gubernur BI seharusnya Boediono menindaklanjutinya.

"Tidak, saya tidak tahu...," ucap Boediono yang langsung dipotong hakim bahwa toh diakui Robert Tantular uang tersebut terkait utang piutang, bukan suap.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya