Berita

masinton pasaribu/net

Politik

Masinton: Desmond Melecehkan Nilai Perjuangan dan Independensi Aktivis

JUMAT, 09 MEI 2014 | 14:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para mantan aktivis mahasiswa yang kini bernaung di berbagai partai politik ikut larut dalam pertarungan politik jelang Pilpres.

Kejadian terakhir, politisi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, yang menuding sebagian aktivis 98 telah diperalat oleh politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Desmond dan Masinton sama-sama pernah bergelut di dunia aktivis yang menjatuhkan Orde Baru pada 1998.

Menurut Desmond, dalam sebuah forum diskusi yang berlangsung kemarin, para aktivis ditunggangi kepentingan politik PDI Perjuangan (partai di mana Masinton bergiat) untuk menolak pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Masinton membantah pernyataan itu.


"Tuduhan politisi Gerindra sangat jelas melecehkan dan merendahkan nilai-nilai perjuangan dan independensi politik aktivis pergerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil," ujar Masinton, yang juga Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), lewat pesan elektronik, Jumat (9/5).

Menurutnya, tuntutan untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa Orba maupun setelahnya, bukan isu baru.

"Setiap saat kawan-kawan aktivis menyuarakan tuntutan pengadilan terhadap Prabowo dan jenderal lainnya yang terlibat dalam berbagai kasus Pelanggaran HAM berat," kata caleg PDIP yang sudah dipastikan lolos masuk DPR RI itu .

Tuntutan itu biasanya semakin marak dalam momentum di bulan Mei (Tragedi Trisakti dan Kerusuhan 13-15 Mei 98), bulan November dan September (Tragedi Semanggi I-II), Aksi Kamisan (setiap Kamis di depan Istana Negara), maupun dalam berbagai forum diskusi politik.

"Perlu saya tegaskan bahwa tidak satu kekuatan politikpun yang bisa mendikte atau memperalat kaum pergerakan untuk kepentingan politik kekuasaan. Desakan Pengadilan HAM untuk Prabowo dan jenderal-jenderal lain adalah keharusan sejarah," tambah Masinton.

"Prabowo adalah bagian dari permasalahan masa lalu yang harus diakhiri. Ini agar Indonesia bergerak maju tanpa tersandera pemimpin yang punya rekam jejak buruk di masa lalu," tandasnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya