Bulan lalu, tepatnya 12 April 2014, Ketua Umum Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso menemui Ketua MPR Sidarto Danusubroto di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.
Tujuan utamanya silaturahmi. Tapi dibicarakan juga masalah bangsa dan negara ke depan. Bahkan, kepada Sidarto yang merupakan politisi senior PDIP itu, Sutiyoso menyatakan bahwa PKPI mendukung Jokowi dalam Pilpres 9 Juli mendatang.
Selasa (6/5) malam, Sutiyoso yang pernah dua periode menjadi Gubernur DKI Jakarta itu kembali bertemu para petinggi PDIP. Antara lain, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dan Sidarto Danusubroto.
Menanggapi hal itu, Sidarto Danusubroto mengatakan, pertemuan dengan PKPI membahas kerja sama dengan niat baik untuk merapatkan barisan membangun rumah kebangsaan tanpa komitmen.
“Kami sama-sama mempunyai komitmen untuk memajukan bangsa dan negara ke depan. Kami menganggap Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi dari saat ini,†kata Sidarto Danusubroto kepada
Rakyat Merdeka di Jakarta, Selasa (6/5).
Berikut kutipan selengkapnya:
Apa saja yang dibicarakan dengan Sutiyoso?Hanya silaturahmi saja dan makan malam bersama. Kami diundang oleh beliau. Dengan niat baik Bang Yos (panggilan akrab Sutiyoso) merapatkan diri dengan kami. Kami pun menyambut baik dan memenuhi undangan tersebut.
Sebelumnya saya pribadi sering ketemu dengan beliau di MPR.
Bukankah pertemuan itu membahas koalisi?Bukan. Kami membahas kerja sama parpol dengan tujuan dan mempunyai niat baik untuk merapatkan barisan demi membangun rumah kebangsaan tan–pa komitmen.
Masak sih tanpa komitmen?Ya. Tidak ada perjanjian ataupun deal-deal politik dalam pertemuan tersebut.
Kami tidak menjanjikan akan memberikan apa jika Jokowi menang dalam Pilpres. Sama dengan partai lain. Kami tidak mengedepankan transaksional politik.
Pak Sutiyoso tahu kami ingin membangun rumah kebangsaan tanpa komitmen.
Berdasarkan hitung cepat, auara PKPI kecil. Kenapa menjalin kerja sama?Kami tidak melihat dari sisi itu. PDI Perjuangan tidak milih-milih partai untuk bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara. Semua parpol punya kesempatan yang sama.
Oh ya, dalam pileg lalu dinilai praktek politik uang merajalela, tanggapan Anda?Itu akibat dari sistem pemilu yang berlaku saat ini. Sistem itu sangat mempengaruhi perilaku, baik petugas-petugas pemilu, caleg-calegnya maupun pemilih. Inilah yang membuat praktek uang itu merata dan meluas. Ini akibat sistem suara terbanyak.
Apa sistemnya perlu diubah?Perlu saja untuk menghasilkan pemilu yang lebih baik lagi. Bisa
flashback ke Pemilu 2004 yang sistemnya proporsional dan tertutup. Bisa gotong royong dan persatuan internal yang kuat.
Bagaimana cara PDI Perjuangan menghindari masalah sengketa sesama caleg dari internal?PDI Perjuangan sudah mengeluarkan surat untuk mengingatkan bahwa yang ketahuan curang akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. ***
