Berita

KH Salahuddin Wahid

Wawancara

WAWANCARA

KH Salahuddin Wahid: Tokoh Yang Menguasai Hukum Tepat Jadi Cawapres Jokowi

RABU, 07 MEI 2014 | 09:27 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jokowi melakukan safari politik ke sejumlah sesepuh Nahdlatul Ulama (NU), akhir pekan lalu. Namun, pertemuan tersebut tidak dapat diartikan sebagai dukungan umat kepada capres PDI Perjuangan itu.

Warga NU bebas menentukan pilihan politiknya dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Bisa mendukung Jokowi  dan bisa juga mendukung capres lainnya.

Demikian disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Salahuddin Wahid, kepada Rakyat Merdeka yang dihubungi via telepon, Senin (5/5).


Jokowi menemui Gus Sholah, sapaan Salahuddin Wahid di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (3/5) malam. Pertemuan Jokowi dengan adik kandung Gus Dur itu dilakukan secara tertutup. 

Menurut Gus Sholah, memberi restu terhadap pencapresan Jokowi tidak dapat diartikan sebagai upaya mengarahkan warga NU. Sebab,  NU merupakan organisasi yang kaya akan dinamika politik, sehingga warga nahdliyin bebas menentukan pilihan.

”Saya mewakili diri saya sendiri, tidak mewakili siapa-siapa. Soal pilihan, terserah masyarakat. Mereka tahu mana yang baik dan apa yang harus dilakukan,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa kesan Anda setelah bertemu Jokowi?
Dia orang baik, tawadhu, disukai masyarakat.

Berarti Anda mendukung Jokowi?
Kalau memang berniat baik, Tuhan akan memilih Pak Jokowi. Insya Allah, Tuhan akan membantu.

Dalam pertemuan dengan Jokowi, apa yang Anda sampaikan?

Saya menyampaikan beberapa hal kepada Pak Jokowi. Jika terpilih menjadi presiden, saya meminta dia memprioritaskan penegakan hukum dan perlindungan HAM. Khususnya hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya.

Kemudian, saya menyampaikan soal reformasi birokrasi. Saya berharap, birokrasi pemerintah bisa berjalan efektif, efisien dan tidak korup.

Menurut saya, kalau dua poin itu dia jalankan, hal-hal lain akan mengikuti atau berjalan secara otomatis. Ekonomi akan berjalan lebih efisien. Program reformasi agraria yang berlangsung sejak periode pertama pemerintahan SBY juga dapat dijalankan.

Apa tanggapan Jokowi?
Dia mendengarkan itu. Dia juga menyetujui apa yang saya sampaikan.

Jokowi bisa menjalankan apa yang Anda sampaikan?
Saya tidak punya kemampuan untuk menilai. Saya kan cuma ketemu sebentar, bagaimana memberi penilaian.

Soal kriteria cawapres, apa yang Anda sampaikan kepada Jokowi?
Menurut saya, cawapres yang tepat mendampingi Jokowi adalah tokoh yang menguasai hukum dan telah menunjukkan prestasinya di negara.

Apakah kriteria itu mengarah kepada bekas Ketua MK Mahfud MD?

Pilihannya ada pada Pak Jokowi. Saya tidak mengarahkan, beliau pasti punya pertimbangan sendiri. Yang jelas, Jokowi hendaknya memilih cawapres sesuai kebutuhan Indonesia.

Maksudnya?
Kalau Jokowi menganggap masalah ekonomi penting, ya pilih Jusuf Kalla (JK). Kalau masalah hukum dan perlindungan HAM, ada Mahfud MD. Jadi, tergantung Mas Jokowi, cawapresnya pengin membantu pemerintahan di bidang apa.

Yang perlu dipertimbangkan adalah cawapres itu bisa membantu peningkatan perolehan suara dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Kalau dengan JK, serahkan wilayah Indonesia timur.  Kalau Mahfud di Jawa Timur.  JK maupun Mahfud merupakan tokoh Islam, sehingga dapat membantu peningkatan perolehan suara dari para pemilih. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya