Berita

KH Salahuddin Wahid

Wawancara

WAWANCARA

KH Salahuddin Wahid: Tokoh Yang Menguasai Hukum Tepat Jadi Cawapres Jokowi

RABU, 07 MEI 2014 | 09:27 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jokowi melakukan safari politik ke sejumlah sesepuh Nahdlatul Ulama (NU), akhir pekan lalu. Namun, pertemuan tersebut tidak dapat diartikan sebagai dukungan umat kepada capres PDI Perjuangan itu.

Warga NU bebas menentukan pilihan politiknya dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Bisa mendukung Jokowi  dan bisa juga mendukung capres lainnya.

Demikian disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Salahuddin Wahid, kepada Rakyat Merdeka yang dihubungi via telepon, Senin (5/5).


Jokowi menemui Gus Sholah, sapaan Salahuddin Wahid di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (3/5) malam. Pertemuan Jokowi dengan adik kandung Gus Dur itu dilakukan secara tertutup. 

Menurut Gus Sholah, memberi restu terhadap pencapresan Jokowi tidak dapat diartikan sebagai upaya mengarahkan warga NU. Sebab,  NU merupakan organisasi yang kaya akan dinamika politik, sehingga warga nahdliyin bebas menentukan pilihan.

”Saya mewakili diri saya sendiri, tidak mewakili siapa-siapa. Soal pilihan, terserah masyarakat. Mereka tahu mana yang baik dan apa yang harus dilakukan,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa kesan Anda setelah bertemu Jokowi?
Dia orang baik, tawadhu, disukai masyarakat.

Berarti Anda mendukung Jokowi?
Kalau memang berniat baik, Tuhan akan memilih Pak Jokowi. Insya Allah, Tuhan akan membantu.

Dalam pertemuan dengan Jokowi, apa yang Anda sampaikan?

Saya menyampaikan beberapa hal kepada Pak Jokowi. Jika terpilih menjadi presiden, saya meminta dia memprioritaskan penegakan hukum dan perlindungan HAM. Khususnya hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya.

Kemudian, saya menyampaikan soal reformasi birokrasi. Saya berharap, birokrasi pemerintah bisa berjalan efektif, efisien dan tidak korup.

Menurut saya, kalau dua poin itu dia jalankan, hal-hal lain akan mengikuti atau berjalan secara otomatis. Ekonomi akan berjalan lebih efisien. Program reformasi agraria yang berlangsung sejak periode pertama pemerintahan SBY juga dapat dijalankan.

Apa tanggapan Jokowi?
Dia mendengarkan itu. Dia juga menyetujui apa yang saya sampaikan.

Jokowi bisa menjalankan apa yang Anda sampaikan?
Saya tidak punya kemampuan untuk menilai. Saya kan cuma ketemu sebentar, bagaimana memberi penilaian.

Soal kriteria cawapres, apa yang Anda sampaikan kepada Jokowi?
Menurut saya, cawapres yang tepat mendampingi Jokowi adalah tokoh yang menguasai hukum dan telah menunjukkan prestasinya di negara.

Apakah kriteria itu mengarah kepada bekas Ketua MK Mahfud MD?

Pilihannya ada pada Pak Jokowi. Saya tidak mengarahkan, beliau pasti punya pertimbangan sendiri. Yang jelas, Jokowi hendaknya memilih cawapres sesuai kebutuhan Indonesia.

Maksudnya?
Kalau Jokowi menganggap masalah ekonomi penting, ya pilih Jusuf Kalla (JK). Kalau masalah hukum dan perlindungan HAM, ada Mahfud MD. Jadi, tergantung Mas Jokowi, cawapresnya pengin membantu pemerintahan di bidang apa.

Yang perlu dipertimbangkan adalah cawapres itu bisa membantu peningkatan perolehan suara dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Kalau dengan JK, serahkan wilayah Indonesia timur.  Kalau Mahfud di Jawa Timur.  JK maupun Mahfud merupakan tokoh Islam, sehingga dapat membantu peningkatan perolehan suara dari para pemilih. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya