Berita

Garuda Bantah Pergantian Direksi Intervensi "Nyonya Besar"

SELASA, 06 MEI 2014 | 22:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

PT Garuda Indonesia membantah jika pergantian direksi yang terjadi sebelumnya karena adanya tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu. Pergantian tersebut murni atas inisiatif pemegang saham.

Sebelumnya, beredar kembali isu pemberitaan jika perggantian Elisa Lumbantoruan sebagai direktur niaga Garuda Indonesia adalah karena adanya permintaan istri direktur utama Garuda Indonesia, Sandrina Abubakar. Atas permintaan istrinya, Emirsyah Satar kemudian merekomendasikan Erik Meijer kepada Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Namun, ketika dikonfirmasi, Erik Meijer mengatakan bahwa dirinya sebelumnya tidak mengenal dan bahkan tidak pernah bertemu dengan Emirsyah Satar.


Selama ini, kata dia kepada wartawan (Selasa, 6/5), dirinya mengetahui Emirsyah Satar hanya melalui pemberitaan di media cetak dan elektronik.

Sementara berdasarkan sumber di Kementerian BUMN yang mengetahui persis hal tersebut menegaskan, bahwa penggantian direksi Garuda Indonesia dilakukan sepenuhnya murni atas inisiatif dan keputusan pemegang saham, karena pemegang saham ingin melihat Garuda lebih berkembang terutama dari aspek pemasaran dan penjualannya.

Layanan Garuda saat ini telah mengalami banyak peningkatan, namun kemampuan pemasaran perlu banyak ditingkatkan. Kejadian penundaan penerbangan yang masif akibat gangguan sistem IT beberapa tahun yang lalu, juga menjadi salah satu catatan dan pelajaran.

Sebagai perusahaan terbuka, penggantian direksi di Garuda Indonesia dilakukan atas dasar kinerja, dan sepenuhnya merupakan hak dan keputusan pemegang saham.

Atas pilihan pemegang saham, sesuai ketentuan pemilihan direksi BUMN, selanjutnya Erik Meijer menjalani fit and proper test, evaluasi kerja, dan akhirnya diputuskan oleh pemegang saham menjadi direktur niaga di Garuda.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya