Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan capres PDI Perjuangan Joko Widodo perlu mempertimbangkan aspirasi pengurus daerah dalam menentukan cawapres.
Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Komaruddin Watubun misalnya, menginginkan terjadi regenerasi dalam kepemimpinan nasional sehingga menolak cawapres Jokowi berasal dari golongan tua. Dia menginginkan agar figur-figur yang 4L (Lu Lagi Lu Lagi) tidak dijadikan cawapres Jokowi.
"Dalam satu sisi ini ada benarnya. Memang bukan soal tua muda, tapi soal figur yang sudah terlalu lama memimpin tapi minim perubahan," kata peneliti Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra, kepada redaksi (Selasa, 6/5).
Ramai diberitakan ada figur 4L yang dinominasikan menjadi cawapres Jokowi. Figur tersebut dikatakan sudah lebih dari 10 tahun berpengalaman di pemerintahan. Tapi selama itupula tidak ada capaian berarti yang ditorehkannya. Selama dia menjabat dengan tugas utama mengurus masalah perekonomian, indeks gini yang menunjukkan kesenjangan pendapatan rakyat Indonesia malah semakin memburuk.
Kesenjangan itu, seperti terjadi juga di negara-negara seluruh dunia, diakibatkan karena figur tersebut menganut ideologi pasar bebas dalam mengelola perekonomian negara, di mana salah satu syaratnya adalah mencabut subsidi BBM rakyat.
Lebih dari itu, dia disebut-sebut terlibat KKN dalam upaya memajukan perusahaan milik keluarga besarnya.
Dikatakan, keinginan PDI Perjuangan Papua sangat selaras dengan cita-cita banteng menyelesaikan berbagai persoalan bangsa terutama menegakkan ajaran Bung Karno tentang Trisakti yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya.
Aspirasi juga disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Cok Rat. Menurut dia cawapres Jokowi harus tokoh yang menjadi simbol perjuangan anti KKN. Menurut Gede, saran Cok Rat sangat jernih dan kontekstual dengan situasi kekinian dimana bangsa dan negara ini diterpa penyakit korupsi di segala bidang.
Pendapat dua pimpinan DPD PDI Perjuangan yang disegani tersebut, kata Gede Sandra lagi, mesti jadi parameter bagi Megawati dan Jokowi dalam menentukan siapa yang layak untuk dijadikan sebagai cawapres. Daerah menginginkan syarat pendamping Jokowi kelak bukan figur 4L dan pejuang anti korupsi.
Menilik kriteria yang diinginkan PDI Perjuangan daerah, Gede Sandra melihat sangat sesuai dengan sosok ekonom senior yang juga tokoh perubahan Indonesia, DR. Rizal Ramli. Meski hanya 1,5 tahun menjadi menteri di era Pemerintahan Gus Dur, Rizal Ramli menunjukkan prestasi yang luar biasa.
"Saat ini ia juga dikenal sebagai tokoh yang sangat anti terhadap model ekonomi pasar bebas dan juga menjadi ahli yang sering dijadikan rujukan dalam perjuangan pemberantasan korupsi seperti kasus korupsi di Bulog, BLBI, dan Century," demikian Gede Sandra.
[dem]
