Berita

Rangkul Khofifah, Jokowi Rekonsiliasi dengan Gusdurian

MINGGU, 04 MEI 2014 | 14:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Keputusan Capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo menggandeng Ketua PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menjadi jurubicara timnya pada pemilihan presiden mendatang dinilai sebagai langkah politik cerdas.

Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra menilai penunjukan Khofifah melunturkan anggapan bahwa Jokowi sebagai boneka dan kurang kesadaran sehingga bisa diatur-atur oleh orang lain atau bahkan dikendalikan media.

"Manuver Jokowi yang menurut hemat saya brilian ini dapat dipandang sebagai rekonsilisasi besar dengan massa Gusdurian seluruh Indonesia, baik yang ada di tubuh NU maupun di luar NU. Khofifah merupakan salah satu menteri kesayangan Gus Dur," kata Gede kepada redaksi (Minggu, 4/5).


Mengapa disebut rekonsiliasi? Gede menjelaskan Megawati Soekarnoputri pernah "berkhianat" terhadap Gus Dur pada tahun 2001, saat dirinya dan PDI Perjuangan menjadi kekuatan aktif bersama sisa-sisa kelompok Orde Baru dan kekuatan konservatif lainnya melengserkan Gus Dur dari RI 1. Padahal, apa yang dilakukan Pemerintahan Gus Dur yang progresif hanya dalam 1,5 tahun sudah cukup dekat dengan apa yang terjadi saat zaman Bung Karno, seperti kembali dilegalkannya budaya dan agama etnis Tionghoa setelah puluhan tahun dikekang Orde Baru dan digugatnya perusahaan tambang asing simbol Orde Baru, Freeport, sebagai alasan untuk dilakukan renegosiasi kontrak kerjasama oleh Gus Dur.

"Pemerintahan Gus Dur tidak kalah progresif dengan Pemerintahan Bung Karno. Karenanya Pemerintahan Jokowi nanti juga tidak boleh kurang progresif dibanding Gus Dur dan Bung Karno," tutur Gede.

Untuk itu Gede mengingatkan baiknya Jokowi menggali segala pemikiran Bung Karno dengan lebih dalam, terutama tentang sosialisme Indonesia yang menegaskan suatu tatanan masyarakat adil dan makmur tanpa penindasan dan tanpa penghisapan satu orang atas orang lain.

"Memang secara kelas sosial Jokowi mewakili golongan pengusaha, namun sebagai calon Presiden dari Partai Sukarnois, ideologi Pancasila 1 Juni 1945 tidak boleh luntur dari kesadarannya," tutup Gede.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya