Berita

Rangkul Khofifah, Jokowi Rekonsiliasi dengan Gusdurian

MINGGU, 04 MEI 2014 | 14:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Keputusan Capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo menggandeng Ketua PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menjadi jurubicara timnya pada pemilihan presiden mendatang dinilai sebagai langkah politik cerdas.

Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra menilai penunjukan Khofifah melunturkan anggapan bahwa Jokowi sebagai boneka dan kurang kesadaran sehingga bisa diatur-atur oleh orang lain atau bahkan dikendalikan media.

"Manuver Jokowi yang menurut hemat saya brilian ini dapat dipandang sebagai rekonsilisasi besar dengan massa Gusdurian seluruh Indonesia, baik yang ada di tubuh NU maupun di luar NU. Khofifah merupakan salah satu menteri kesayangan Gus Dur," kata Gede kepada redaksi (Minggu, 4/5).


Mengapa disebut rekonsiliasi? Gede menjelaskan Megawati Soekarnoputri pernah "berkhianat" terhadap Gus Dur pada tahun 2001, saat dirinya dan PDI Perjuangan menjadi kekuatan aktif bersama sisa-sisa kelompok Orde Baru dan kekuatan konservatif lainnya melengserkan Gus Dur dari RI 1. Padahal, apa yang dilakukan Pemerintahan Gus Dur yang progresif hanya dalam 1,5 tahun sudah cukup dekat dengan apa yang terjadi saat zaman Bung Karno, seperti kembali dilegalkannya budaya dan agama etnis Tionghoa setelah puluhan tahun dikekang Orde Baru dan digugatnya perusahaan tambang asing simbol Orde Baru, Freeport, sebagai alasan untuk dilakukan renegosiasi kontrak kerjasama oleh Gus Dur.

"Pemerintahan Gus Dur tidak kalah progresif dengan Pemerintahan Bung Karno. Karenanya Pemerintahan Jokowi nanti juga tidak boleh kurang progresif dibanding Gus Dur dan Bung Karno," tutur Gede.

Untuk itu Gede mengingatkan baiknya Jokowi menggali segala pemikiran Bung Karno dengan lebih dalam, terutama tentang sosialisme Indonesia yang menegaskan suatu tatanan masyarakat adil dan makmur tanpa penindasan dan tanpa penghisapan satu orang atas orang lain.

"Memang secara kelas sosial Jokowi mewakili golongan pengusaha, namun sebagai calon Presiden dari Partai Sukarnois, ideologi Pancasila 1 Juni 1945 tidak boleh luntur dari kesadarannya," tutup Gede.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya