Disarankan, Jokowi Tetap Mengambang Sebelum Ditemani Cawapres yang Tepat

Pernyataan calon presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus dihapus secara berjenjang, menuai kritik. Jokowi dianggap blunder besar.

Pakar politik, Arbi Sanit, mengkritik karena pendapat Gubernur DKI Jakarta itu bukan saja berlawanan dengan kepentingan rakyat banyak, tetapi bertentangan dengan ideologi perjuangan PDIP.

"Dia itu ngomong pakai akal dagangnya, bukan akal ideologinya," tegas ilmuwan politik Universitas Indonesia itu kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu malam (30/4).

"Yang dia bicarakan itu keliru. Itu berlawanan dengan partainya yang selama ini tegas menolak pencabutan subsidi dan berlawanan dengan rakyat miskin," tambahnya.

Masih menurut Arbi, sebaiknya Jokowi mengurangi bicara hal-hal yang detail sebelum menyusung lengkap visi dan misinya sebagai capres. Selain itu, Jokowi juga harus banyak "mengambang" sebelum pencapresannya lengkap.

"Dia kan capres dadakan. Dia tidak paham soal makro ekonomi, makro politik dan globalisasi. Nah itu kan diharapkan masukan dari wakilnya. Sebelum ada cawapresnya, lebih baik dia tetap bicara mengambang," terang dia.  

Memang, kata dia, Jokowi tak wajib menguraikan semua visi dan misinya selagi belum masuk masa kampanya Pilpres 2014. Cawapres Jokowi diharapkan bisa memberinya masukan positif. Maka itu diharapkan pendampingnya adalah orang yang paham makro dan mikro ekonomi, ideologi kerakyatan dan punya jaringan internasional.

"Tidak wajib sekarang. Masalahnya dia rumit, pernyataan seperti tadi itu berbeda dari frame ideologi perjuangan PDIP," ujarnya.

"Sebelum komplit pencapresan itu jangan bicara terlalu banyak soal ideologi atau platform. Dia sekarang ini sebelum lengkap , mengambang saja dulu tapi mengarah pada kerakyatan secara perlahan," tutup Arbi. [ald]