Berita

Politik

Pilpres 2014 Momentum Merebut Kedaulatan Nasional

SELASA, 29 APRIL 2014 | 20:19 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pilpres 2014 harus jadi momentum merebut kembali kedaulatan nasional yang sudah lama diambil oleh bangsa asing. Sudah hampir 69 tahun Indonesia merdeka tapi nyatanya bangsa kita masih menjadi bangsa yang tidak mandiri.

Demikian disampaikan Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lamen Hendra Saputra dalam keterangannya kepada redaksi (Selasa, 29/4).

"Masih banyak sumber daya strategis bangsa di berbagai sektor seperti migas, minerba, perikanan, kehutanan, perkebunan dan pertanian masih dikuasai oleh perusahaan asing. Padahal hakikat dari Indonesia merdeka sesuai dengan trisakti adalah berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam budaya," papar Lamen. 


Menurut Lamen, kesempatan merebut kembali kedaulatan nasional sangat mungkin dilakukan karena perolehan suara partai politik berhaluan nasionalis pada pileg lalu sangat signifikan. Dari hasil hitung cepat Partai Nasdem mendapat 6,9%, PKB 9,2%, PKS 6,9%, PDIP 18,9%, Golkar 14,3%, Gerindra 11,8%, Demokrat 9,7%, PAN 7,5%, PPP 6,7%, Hanura 5,4%, PBB 1,6% dan PKPI 1,1%.

"Cukup tingginya suara yang didapat oleh partai politik yang berhaluan nasionalis seharusnya menjadi titik balik pembangunan kekuatan untuk menahan hempitan kekuatan kapital asing," paparnya.

Menurut dia, dengan posisi tegas atas dominasi kekuatan modal asing tapi tidak juga menegasikannya akan menjadikan perbedaan mendasar dari pemerintahan yang baru nanti. Tapi, jika pemimpin yang baru nanti sama saja bahkan meneruskan kebijakan liberalisasi ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan sebelumnya maka sama saja bohong.

"Artinya sudah jelas bahwa seluruh partai politik yang ada hari ini hanyalah komperador dari kepentingan kapitalisme asing," pungkas Lamen.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya